RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 terjadinya pembajakan. Ini berarti bahwa apabila pelaku pembajakan udara tersebut diketemukan di Indonesia, maka Indonesia berwenang menuntutnya. Oleh karena itu, Indonesia juga wajib membuat ketentuan pidana untuk tindak pidana ini. Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam Pasal 644, dalam ketentuan Pasal ini perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk apapun, sehingga pilot berada dalam keadaan daya paksa dan tak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan pengemudian pesawat udara. Pasal 258 Cukup jelas. Pasal 259 Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana yang wajib dilarang oleh negara peserta Konvensi Internasional mengenai The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation yang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970. Pasal 260 Cukup jelas. Pasal 261 Perbuatan kekerasan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana yang wajib dilarang oleh negara peserta dari Konvensi Internasional mengenai The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation yang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkap dari konvensi Den Haag 1970. Pasal 262 Cukup jelas. Pasal 263 Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan berupa pemberitahuan palsu, misalnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya tentang adanya bom dalam pesawat udara. Dengan pemberitahuan palsu tersebut, yang dikenal dengan istilah bomb hoax, sudah dapat menimbulkan kepanikan bagi awak serta penumpang yang dapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara. Pasal 264 Tindak pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ditujukan kepada diri Presiden atau Wakil Presiden, maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam Pasal ini. Pasal 265 Yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan apapun yang menyerang nama baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum. Termasuk penghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan terhadap orang biasanya merupakan tindak pidana aduan, akan tetapi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda dengan yang dianut Presiden atau Wakil Presiden. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 48
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasal 266 Cukup jelas. Pasal 267 Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara yang tidak bertikai dengan negara Indonesia atau negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia. Negara yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia dipandang sebagai negara sahabat. Pasal 268 Cukup jelas. Pasal 269 Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, pembuat tindak pidana tindak pidana harus mengetahui bahwa korban adalah kepala negara sahabat. Pasal 270 Cukup jelas. Pasal 271 Lihat penjelasan Pasal 265. Penghinaan dalam ketentuan Pasal ini bukan merupakan delik aduan. Pasal 272 Penghinaan dalam ketentuan pasal ini bukan merupakan delik aduan. Pasal 273 Cukup jelas. Pasal 274 Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk apapun yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud menghina. Pasal 275 Cukup jelas. Pasal 276 Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak hanya mengancam terhadap orang akan tetapi juga terhadap barang, misalnya dengan jalan membakar gedung tempat rapat. Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pasal 277 Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah mencegah untuk menghadiri rapat. Pasal 278 Yang dimaksud dengan “pemilihan” misalnya pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala desa. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 49
Page 1 and 2: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 RANC
Page 3 and 4: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 BUKU
Page 5 and 6: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 diba
Page 7 and 8: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 II.
Page 9 and 10: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Alas
Page 11 and 12: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 17 and 18: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 itu,
Page 19 and 20: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 meny
Page 27 and 28: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 geja
Page 29 and 30: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Begi
Page 35 and 36: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Ayat
Page 37 and 38: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 43 and 44: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 berd
Page 45 and 46: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 47: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 53 and 54: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 61 and 62: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 63 and 64: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 1998
Page 83 and 84: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 memb
Page 87 and 88: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 komi
Page 95: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?