RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasal 212 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Mark yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, mengandung benihbenih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 213 Cukup jelas. Pasal 214 Cukup jelas. Pasal 215 Yang dimaksud dengan “makar”, lihat Pasal 193. Berdasarkan pengertian ini, maka untuk terjadinya makar harus sudah ada permulaan pelaksanaan, sehingga apabila hanya berupa niat tidak termasuk pengertian makar. Demikian pula, apabila pembuat tindak pidana telah melakukan perbuatan pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri secara sukarela tetap dikatakan melakukan makar. Yang hendak dilindungi dari tindak pidana dalam pasal ini adalah Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, pembuat tindak pidana tindak pidana harus mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa yang menjadi sasaran dalam melakukan tindak pidana ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat mereka tidak mampu memerintah. Yang dimaksud dengan “merampas kemerdekaan” termasuk pula melanjutkan perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan “menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan” adalah setiap perbuatan apapun selain membunuh atau merampas kemerdekaan, sehingga Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Pasal 216 Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern atau “landverraad” karena melibatkan negara asing. Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau “hoogverrad”, karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing. Yang dimaksud dengan “paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun” adalah rentang waktu ancaman pidananya antara 5 (lima ) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Pasal 217 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apabila dilakukan secara konstitusional Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 42
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak dapat diterapkan Pasal ini. Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar, dan mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut Undang- Undang Dasar. Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintahan yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja. Cara mengganti dan mengubah susunan pemerintahan harus tidak sah. Ayat (2) Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat ini dipandang wajar karena mereka sebagai otak (auctor intelectualis) dari tindak pidana tersebut. Pasal 218 Ayat (1) Ketentuan pasal ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintahan yang sah. Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata baik senjata modern maupun senjata tradisionil. Ayat (2) Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dipandang wajar karena mereka sebagai otak (auctor intelectualis) dari tindak pidana tersebut. Pasal 219 Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan di luar negeri yang bermaksud menggulingkan pemerintah. Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 220 Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal 13. Ketentuan dalam Pasal ini tidak hanya memuat larangan permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 235, atau Pasal 237, tetapi juga perbuatan mempersiapkan atau memudahkan terjadinya salah satu tindak pidana tersebut. Pasal 221 Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang harus dirahasiakan agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Pasal 222 Cukup jelas. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 43
Page 1 and 2: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 RANC
Page 3 and 4: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 BUKU
Page 5 and 6: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 diba
Page 7 and 8: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 II.
Page 9 and 10: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Alas
Page 11 and 12: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 17 and 18: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 itu,
Page 19 and 20: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 meny
Page 27 and 28: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 geja
Page 29 and 30: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Begi
Page 35 and 36: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Ayat
Page 37 and 38: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 41: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 45 and 46: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 53 and 54: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 61 and 62: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 63 and 64: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 1998
Page 83 and 84: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 memb
Page 87 and 88: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 komi
Page 93 and 94:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 95:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
show all

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?