RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasal 527 Cukup jelas. Pasal 528 Ketentuan dalam Pasal ini menunjukkan adanya kewajiban setiap orang menyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut, sepanjang pertolongan itu tidak membahayakan dirinya atau orang lain. Pasal 529 Ayat (1) Ketentuan dalam pasal ini memuat ketentuan dasar (umum) tindak pidana yang termasuk kategori penghinaan dalam Bab ini. Yang dimaksud dengan perbuatan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri. Pasal 530 Dalam hal pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, maka pembuat tindak pidana dipidana sebagai pemfitnahan. Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Juga dibolehkan membuktikan kebenaran tuduhan itu apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya. Pasal 531 Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu perbuatan, dan karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya, dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan, maka terhadap penuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah. Jika dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap orang yang dihina itu dibebaskan dari tuduhan, maka putusan itu dianggap sebagai suatu bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkan tidak benar. Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah terhadap yang menuduhkan itu ditangguhkan sampai perkara pidana yang dihina mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 74
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasal 532 Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitu penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya. Pasal 533 Cukup jelas. Pasal 534 Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini disebut pengaduan fitnah. Harus dibuktikan bahwa pembuat mengetahui bahwa pengaduan tersebut tidak benar dan sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau menyuruh orang lain untuk menuliskan, dan tidak diharuskan ada tanda tangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau pemberitahuan palsu dengan surat anonim, dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini. Pasal 535 Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini terjadi jika seseorang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukan tindak pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak benar, misalnya, A meletakkan jam tangan milik C di dalam laci B dengan maksud agar B dituduh mencuri jam tangan milik C. Pasal 536 Cukup jelas. Pasal 537 Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Jadi perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang yang sudah mati, yang sekiranya masih hidup perbuatan itu merupakan penistaan atau penistaan tertulis. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, dan pengaduannya hanya dapat diajukan oleh salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut, atau oleh suami atau istrinya. Pasal 538 Cukup jelas. Pasal 539 Cukup jelas. Pasal 540 Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu. Misalnya kewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia, kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yang ditangani.Tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan jika dilakukan terhadap orang tertentu. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 75
Page 1 and 2:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 RANC
Page 3 and 4:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 BUKU
Page 5 and 6:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 diba
Page 7 and 8:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 II.
Page 9 and 10:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Alas
Page 11 and 12:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 itu,
Page 19 and 20:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 meny
Page 21 and 22:
Page 23 and 24: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 27 and 28: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 geja
Page 29 and 30: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Begi
Page 35 and 36: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Ayat
Page 37 and 38: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 43 and 44: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 berd
Page 45 and 46: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 53 and 54: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 61 and 62: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 63 and 64: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 1998
Page 73: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 83 and 84: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 memb
Page 87 and 88: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 komi
Page 95: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
show all

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?