RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RUU</strong> <strong>KUHP</strong> - <strong>Draft</strong> <strong>II</strong> <strong>Tahun</strong> <strong>2005</strong><br />
keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada<br />
orang yang diancam.<br />
Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan<br />
kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah<br />
tangga atau penjaga rumah.<br />
Pasal 598<br />
Cukup jelas.<br />
Pasal 599<br />
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur pencurian dalam keluarga. Pengertian<br />
"penguasaan bersama atas harta" <strong>dan</strong> "menguasai sendiri harta ben<strong>dan</strong>ya" menunjuk<br />
pada pengertian "harta kekayaan yang terpisah" <strong>dan</strong> "harta kekayaan yang tidak<br />
terpisah (bersama)" sebagaimana dimaksud dalam peraturan perun<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>gan di<br />
bi<strong>dan</strong>g perkawinan yang berlaku bagi suami <strong>dan</strong> istri tersebut.<br />
Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau<br />
kesamping sampai derajad kedua".<br />
Pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta kekayaannya yang tidak<br />
terpisah, tidak dapat dilakukan penuntutan baik sebagai pelaku maupun pembantu<br />
pencurian. Apabila harta kekayaan suami istri terpisah, penuntutan dapat dilakukan<br />
apabila ada pengaduan terlebih dahulu dari yang terkena tindak pi<strong>dan</strong>a itu.<br />
Pengertian "harta kekayaan yang terpisah <strong>dan</strong> yang tidak terpisah" harus diartikan<br />
sesuai dengan ketentuan hukum <strong>dan</strong> perun<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>gan yang berlaku di bi<strong>dan</strong>g<br />
hukum perkawinan.<br />
Pasal 600<br />
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pi<strong>dan</strong>a pemerasan. Paksaan dalam<br />
ketentuan pasal ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain dengan todongan<br />
pisau atau pistol.<br />
Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta<br />
untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat<br />
juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.<br />
Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan)<br />
maupun yang gagal. Dengan demikian, apabila pemerasan tidak berhasil atau gagal,<br />
pembuat tindak pi<strong>dan</strong>a tetap dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, bukan<br />
dengan ketentuan mengenai percobaan.<br />
Pasal 601<br />
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pi<strong>dan</strong>a pengancaman.<br />
Unsur utama tindak pi<strong>dan</strong>a dalam Pasal ini sama dengan tindak pi<strong>dan</strong>a pemerasan yaitu<br />
memaksa orang supaya memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau<br />
menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang<br />
digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik <strong>dan</strong> lahiriah, se<strong>dan</strong>gkan pada<br />
tindak pi<strong>dan</strong>a pengancaman sarana paksaannya lebih bersifat non fisik atau batiniah<br />
yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau dengan<br />
ancaman akan membuka rahasia. Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak<br />
harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang,<br />
<strong>Lembaga</strong> <strong>Studi</strong> <strong>dan</strong> Advokasi Masyarakat (ELSAM) 82