RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasal 672 Cukup jelas. Pasal 673 Cukup jelas. Pasal 674 Pengertian "memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon” termasuk pula memberi kesempatan kepada orang lain ikut mendengarkan atau menyadap. Tidak termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan nama atau alamat penerima surat telegram yang ditulis oleh pengirim. Pasal 675 Cukup jelas. Pasal 676 Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang mengawinkan" adalah pejabat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Pasal 677 Cukup jelas. Pasal 678 Cukup jelas. Pasal 679 Ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana suap atau penyuapan dalam pengertian aktif. Perbuatan yang dipidana menurut ketentuan dalam Pasal ini apabila pembuat tindak pidana benar-benar mengetahui bahwa yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu adalah pegawai negeri. Pasal 680 Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini merupakan salah satu tindak pidana terhadap penyelengggaraan peradilan (contempt of court). Yang dimaksud dengan “hakim” adalah hakim pada semua lingkungan pengadilan. Pasal 681 Cukup jelas. Pasal 682 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Pasal 683 Cukup jelas. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 90
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasal 684 Cukup jelas. Pasal 685 Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682 dan Pasal 683 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Pasal 686 Cukup jelas. Pasal 687 Cukup jelas. Pasal 688 Cukup jelas. Pasal 689 Cukup jelas. Pasal 690 Cukup jelas. Pasal 691 Cukup jelas. Pasal 692 Ketentuan dalam Pasal ini mengenai perompakan atau pembajakan di laut bebas, artinya di luar wilayah negara Republik Indonesia atau di luar laut teritorial. Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang berada di atas kapal. Pasal 693 Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 692, Pasal 720 sampai dengan Pasal 722 merupakan tindak pidana internasional, berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian juga locus delicti dan nasionalitas kapal tersebut, karena tindak pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban dunia. Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan perompakan atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipun merupakan tindak pidana yang berupa membantu, namun dijadikan tindak pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan tindak pidana perompakan itu sendiri. Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akan dipidana dengan pidana lebih rendah. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 91
Page 1 and 2:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 RANC
Page 3 and 4:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 BUKU
Page 5 and 6:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 diba
Page 7 and 8:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 II.
Page 9 and 10:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Alas
Page 11 and 12:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 itu,
Page 19 and 20:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 meny
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 geja
Page 29 and 30:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Begi
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Ayat
Page 37 and 38:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 39 and 40: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 43 and 44: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 berd
Page 45 and 46: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 53 and 54: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 61 and 62: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 63 and 64: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 1998
Page 83 and 84: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 memb
Page 87 and 88: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 komi
Page 89: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 95: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
show all

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?