RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005
1998, oleh karena itu perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.
Perbuatan yang dilarang disini adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi yang
mengakibatkan penderitaan berat bagi seseorang baik secara fisik maupun mental.
Tidak termasuk dalam perbuatan tersebut di atas adalah penderitaan yang timbul
sebagai konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 405
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara
dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga
tersebut dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini.
Pasal 406
Cukup jelas.
Pasal 407
Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang
agar berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak
ada tekanan. Orang yang dipaksa dalam ketentuan Pasal ini adalah pegawai negeri.
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan” adalah perbuatan yang
dilakukan sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 408
Perlawanan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal ini, dilakukan tidak saja terhadap
pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, melainkan juga terhadap
orang yang membantu, meskipun bukan pegawai negeri.
Pasal 409
Cukup jelas.
Pasal 410
Cukup jelas.
Pasal 411
Cukup jelas.
Pasal 412
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar pegawai negeri yang
bersangkutan tidak sempat bertindak. Apabila pegawai negeri tersebut sudah
bertindak dan dicegah untuk melanjutkan tindakannya, maka hal ini disebut
menghalang-halangi.
Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah meniadakan hasil tindakan
yang telah dilakukan pegawai negeri yang bersangkutan.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 63