RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005
Pasal 684
Cukup jelas.
Pasal 685
Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682 dan
Pasal 683 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian
keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap
pelaku tindak pidana tersebut.
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan
salah satu faktor yang meringankan.
Pasal 686
Cukup jelas.
Pasal 687
Cukup jelas.
Pasal 688
Cukup jelas.
Pasal 689
Cukup jelas.
Pasal 690
Cukup jelas.
Pasal 691
Cukup jelas.
Pasal 692
Ketentuan dalam Pasal ini mengenai perompakan atau pembajakan di laut bebas,
artinya di luar wilayah negara Republik Indonesia atau di luar laut teritorial.
Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah melakukan tindakan kekerasan terhadap
orang atau barang yang berada di atas kapal.
Pasal 693
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 692, Pasal 720 sampai dengan Pasal 722
merupakan tindak pidana internasional, berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat
dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas
universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian
juga locus delicti dan nasionalitas kapal tersebut, karena tindak pidana tersebut
dianggap mengganggu ketertiban dunia.
Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan perompakan
atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal kepada bajak laut, untuk
dipergunakan membajak. Meskipun merupakan tindak pidana yang berupa membantu,
namun dijadikan tindak pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan tindak
pidana perompakan itu sendiri.
Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akan dipidana dengan
pidana lebih rendah.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 91