RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RUU</strong> <strong>KUHP</strong> - <strong>Draft</strong> <strong>II</strong> <strong>Tahun</strong> <strong>2005</strong><br />
Pasal 331<br />
Tindak pi<strong>dan</strong>a dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pi<strong>dan</strong>a terhadap<br />
penyelengggaraan peradilan (contempt of court).<br />
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk kepentingan pengadilan” di dalam<br />
ketentuan pasal ini ialah pemeriksaan yang dilakukan seorang ahli guna mengetahui<br />
sebab kematian untuk kepentingan pemeriksaan si<strong>dan</strong>g pengadilan.<br />
Pasal 332<br />
Tindak pi<strong>dan</strong>a dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pi<strong>dan</strong>a terhadap<br />
penyelenggaraan peradilan (contempt of court).<br />
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah polisi, jaksa, atau hakim<br />
sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<br />
Pasal 333<br />
Tindak pi<strong>dan</strong>a dalam ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pi<strong>dan</strong>a terhadap<br />
penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Yang dimaksud dengan “saksi, ahli, atau<br />
juru bahasa” adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.<br />
Pasal 334<br />
Semua perbuatan melawan hukum terhadap barang yang disita sesuai dengan<br />
ketentuan peraturan perun<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>gan yang berlaku harus dianggap sebagai usaha<br />
menggagalkan pencarian keadilan. Oleh karena itu, tindak pi<strong>dan</strong>a dalam ketentuan pasal<br />
ini merupakan tindak pi<strong>dan</strong>a terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court).<br />
Pasal 335<br />
Cukup jelas.<br />
Pasal 336<br />
Cukup jelas.<br />
Pasal 337<br />
Cukup jelas.<br />
Pasal 338<br />
Cukup jelas.<br />
Pasal 339<br />
Berbagai ketentuan yang ditunjuk dalam Pasal ini mengatur mengenai perbuatan,<br />
tingkah laku, sikap <strong>dan</strong>/atau ucapan yang dapat merendahkan atau merongrong<br />
kewibawaan, martabat, <strong>dan</strong> kehormatan ba<strong>dan</strong> peradilan, yang lazim dikenal dengan<br />
"Contempt of Court".<br />
Pasal 340<br />
Cukup jelas.<br />
Pasal 341<br />
Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini<br />
berarti agama, bagi masyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalam hidup<br />
bermasyarakat. Oleh karena itu penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di<br />
Indonesia patut dipi<strong>dan</strong>a karena dinilai tidak menghormati <strong>dan</strong> menyinggung perasaan<br />
keagamaan dalam masyarakat<br />
<strong>Lembaga</strong> <strong>Studi</strong> <strong>dan</strong> Advokasi Masyarakat (ELSAM) 55