RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Tindakan yang dikenakan terhadap anak mutatis mutandis dengan tindakan untuk orang
dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 103.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Ketentuan dalam Pasal ini memuat hal-hal yang meringankan pidana. Percobaan dan
pembantuan merupakan dasar peringan pidana. Yang dimaksud dengan “percobaan”
lihat penjelasan Pasal 17. Sedangkan yang dimaksud dengan “pembantuan’ lihat
penjelasan Pasal 23. Dalam percobaan, pembuat tindak pidana tindak pidana secara
obyektif tidak mencapai apa yang dikehendaki sehingga wajar jika pidana yang
diancamkan dikurangi. Dalam hal pembantuan, peranan dari pembantu dalam
mewujudkan tindak pidana lebih kecil daripada pembuat tindak pidana tindak pidana
materiil. Oleh karena itu wajar pula bila ancaman pidananya dikurangi.
Hal-hal lainnya yang meringankan pidana diambil dari keadaan yang nyata sehingga
dipandang wajar untuk ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang. Misalnya dalam
hal wanita hamil muda, menurut ilmu pengetahuan, mereka seringkali mengalami
goncangan jiwa yang dapat mengikibatkan perilaku yang tidak atau kurang rasional.
Begitu pula pembuat tindak pidana tindak pidana yang melakukan tindak pidana karena
goncangan kejiwaan, patut dipertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan
pidana yang akan dijatuhkan.
Pasal 133
Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim dalam
menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang meringankan pidana dengan
ditetapkannya maksimum pidana yang dapat dijatuhkan.
Pasal 134
Ketentuan dalam Pasal ini memuat hal-hal yang memperberat pidana. Dasar
pemberatan pidana dalam beberapa hal sudah diatur dalam peraturan perundangundangan,
seperti yang menyangkut pegawai negeri, bendera kebangsaan, lagu
kebangsaan, dan lambang negara, di samping terdapat pula yang merupakan ketentuan
baru.
Pasal 135
Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim dalam
menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang memperberat pidana dengan
ditetapkannya maksimum ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).
Pasal 136
Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim apabila
dalam kasus tertentu menjumpai adanya alasan-alasan yang meringankan dan
memberatkan pidana secara bersamaan.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 34