RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Ayat (2) Dalam hal terpidana adalah korporasi, pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak yang diperoleh korporasi, misalnya, hak untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Pasal 96 Pasal 97 Pasal 98 Pasal 99 Ketentuan dalam Pasal ini memperluas kemungkinan penjatuhan pidana perampasan barang-barang tertentu dan tagihan. Pidana ini dapat dijatuhkan terlepas dari pidana pokok dalam hal tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara tidak lebih daripada 7 (tujuh) tahun atau apabila hakim hanya mengenakan tindakan. Barang dan tagihan yang dikenai perampasan adalah yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuat tindak pidana tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Barang yang dapat dirampas ditentukan secara limitatif. Hal ini harus dibedakan dengan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”, lihat Pasal 85 ayat (2) huruf b. Dalam hal yang terakhir ini hubungan antara tindak pidana dengan keuntungan tidaklah ditentukan bentuknya Ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda, lihat ketentuan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama untuk pidana pengganti untuk pidana denda. Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindak pidana. Ganti kerugian harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan korban yang perlu mendapat ganti kerugian tersebut. Seperti pada pidana perampasan barang tertentu atau pengumuman putusan hakim, maka kepada terpidana yang tidak membayar ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda. Pasal 100 Cukup jelas. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 30
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system), yaitu di samping pembuat tindak pidana tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa pembuat tindak pidana yang memenuhi ketentuan pasal tersebut tidak dapat dipidana tetapi hanya dikenakan tindakan. Terhadap pembuat tindak pidana tindak pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 41 hakim dapat memilih antara mengurangi pidana yang dijatuhkan atau mengenakan tindakan. Tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku dibagi dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok yang pertama diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab. Sedangkan kelompok kedua diperuntukkan bagi orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Rumah sakit yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini baik rumah sakit milik pemerintah atau swasta. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Putusan pengadilan yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan agar pembuat tindak pidana tindak pidana tidak dapat menarik manfaat dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun hubungan antara keuntungan dan tindak pidana tidak dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk yang ditentukan dalam Pasal 96. Tindakan perampasan ini bertujuan memberantas kegiatan pencucian uang haram (money laundering) atau yang dikenal pula dengan nama pemutihan uang haram atau menyamarkan uang haram, yang diperoleh dari tindak pidana antara lain perdagangan narkotika. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 31
Page 1 and 2: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 RANC
Page 3 and 4: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 BUKU
Page 5 and 6: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 diba
Page 7 and 8: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 II.
Page 9 and 10: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Alas
Page 11 and 12: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 17 and 18: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 itu,
Page 19 and 20: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 meny
Page 27 and 28: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 geja
Page 29: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Begi
Page 35 and 36: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Ayat
Page 37 and 38: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 43 and 44: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 berd
Page 45 and 46: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 53 and 54: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Yang
Page 61 and 62: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Huru
Page 63 and 64: RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 1998
Page 81 and 82:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Pasa
Page 83 and 84:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 memb
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 komi
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95:
show all

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?