05.05.2015 Views

Monitoring Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis - Elsam

Monitoring Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis - Elsam

Monitoring Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Badan-Badan yang memonitor tempat-tempat <strong>Penahanan</strong>/ 33<br />

pencegahan nasional harus memiliki kemampuan untuk bertindak<br />

secara independen dari otoritas negara. Adalah penting bahwa<br />

mekanisme pencegahan nasional diterima sebagai suatu yang<br />

independen dari otoritas negara.<br />

Kemandirian fungsional mekanisme pencegahan<br />

nasional dapat dicapai dengan memiliki:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Basis pendirian yang independen<br />

Agar dapat dibentuk berdasar landasan hukum yang kuat<br />

yang memungkinkan keberlangsungannya dalam jangka<br />

waktu yang lama, mekanisme pencegahan nasional idealnya<br />

dibentuk melalui konstitusi atau melalui penetapan/<br />

keputusan parlemen<br />

Kemampuan untuk merumuskan aturan dan prosedur sendiri<br />

Prosedur beracara tidak diperbolehkan untuk di dimodifikasi<br />

oleh otoritas eksternal<br />

Pemisahan dari kewenangan eksekutif dan judikatif<br />

Untuk menjamin efektivitasnya, sebagaimana independensinya,<br />

mekanisme pencegahan nasional seharusnya tidak lekatkan<br />

pada satu kementerian atau satu lembaga judisial.<br />

Prosedur pengangkatan yang independen dan transparan<br />

Prosedur pengangkatan harus menjadi dasar metode dan<br />

kriteria pengangkatan, juga mengenai jangka waktu<br />

pengangkatan, privilese dan imunitas apa pun, pembubaran<br />

dan prosedur banding. Prinsip-Prinsip Paris menentukan<br />

bahwa “untuk menjamin mandat yang stabil bagi para anggota<br />

institusi, di mana tanpanya tidak mungkin terdapat<br />

independensi yang nyata, pengangkatan mereka harus dilakukan<br />

melalui keputusan resmi di mana ditentukan secara spesifik<br />

jangka waktu dari mandat tersebut. (…)” Prinsip 3. Prosedur<br />

pengangkatan harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat sipil (civil<br />

society).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!