c3a7974e-f42b-4d99-a390-6164f495def4

Berbagi Praktik Baik Tata Kelola KesehatanPertemuan ini bertujuan membangun persepsi yang sama terhadap kemitraanbidan dan dukun serta mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yangada. Misalnya, di Aceh Singkil, dukungan kepala desa sangat penting – kepaladesa membuat surat keputusan dan mengalokasikan dana dari Alokasi DanaDesa (ADD) sebanyak Rp. 50.000 per dukun per bulan sebagai honor. DinasKesehatan yang juga mengikuti lokakarya tersebut memutuskan untukmenambahkan honor bulanan dukun sebesar Rp. 100.000 dari APBD. Semuapihak juga menyetujui untuk memberikan insentif tambahan dari JaminanKesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 50.000 untuk tiap persalinan dirujuk olehdukun ke Puskesmas. Maka dalam lokakarya ini, juga ada kesepakatan tentanghak dan kewajiban dukun dan bidan terhadap kehamilan dan persalinan.5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang insentif dukunUntuk menjamin dan memformalkan insentif bagi dukun yang bermitra, kepaladesa membuat dan mengumumkan surat keputusan. Hal tersebut memberikandasar hukum yang kuat dan berkelanjutan kepada kemitraan bidan dan dukun.6. Penandatanganan MoU antara bidan dan dukunSetelah menyepakati ketentuan perjanjian kemitraan, baik bidan dan dukunmenandatangani sebuah MoU atau nota kesekapatan. Penandatanganan inidisaksikan oleh camat, kepala desa, kepala Puskesmas, kepala DinasKesehatan, perwakilan IBI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. MOU tersebutdisepakati sebagai acuan kerjasama yang mengikat, dan akan diperbahrui setiaptiga tahun sekali sesuai dengan perkembangan yang ada.7. Monitoring kemitraanPelaksanaan MOU bidan dan dukun di tingkat lapangan selalu dimonitor secaraberkala oleh multi-stakeholder forum (MSF) kesehatan di tingkat Kecamatan.Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan MOU, maka MSFakan melaporkannya kepada pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan secaraberjenjang untuk dicarikan solusinya. Bidan desa juga berwajib monitoringHalaman 16