[2010] Position Paper Industri Gula

Dengan SK 643 ternyata telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tata
niaga impor gula yang membatasi jumlah pelaku usaha telah menimbulkan
kekhawatiran munculnya praktek-praktek perdagangan yang merugikan, yang salah
satu contohnya adalah kartel.
Isu lainnya yang kemudian berkembang terkait dengan peraturan ini adalah
masalah ketidakmampuan importir gula dalam memenuhi kebutuhan impor gula,
dimana sering meleset dari jadwal yang seharusnya. Selain itu adanya kejadian dimana
IT gula yang tidak memiliki kemampuan dari sisi dana dan teknis, menunjuk
perusahaan lain untuk melakukan impor gula tersebut.
3.2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527
Tahun 2004 tentang Tata Niaga Impor Gula
Pada tahun 2004 dikeluarkan Keputusan Menteri Nomor 527MPP/Kep/9/2004
tertanggal 17 September 2004 tentang Ketentuan Impor Gula (KIG), yang kembali
melibatkan BUMN seperti Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI)
dalam perdagangan gula di Indonesia. Perum BULOG mendapat tugas dari Kementerian
Negara BUMN untuk membantu menyalurkan gula milik produsen gula nasional,
khususnya yang dihasilkan dari PTPN dan PT RNI. Dalam kerjasama antar BUMN itu,
Bulog nantinya menjadi distributor tunggal untuk memasarkan gula milik PTPN dan RNI
melalui jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ketentuan Impor Gula yang dituangkan dalam SK 527 tersebut menggantikan
ketentuan yang lama yakni SK Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor
Gula. SK 527 mengatur pembatasan pasar gula rafinasi hanya untuk konsumen industri
saja sedangkan gula kristal putih boleh dijual kepada konsumen rumah tangga.
Berberapa ketentuan dalam aturan ini antara lain adalah bahwa:
1. IT tak boleh mengalihkan impor gula ke perusahaan lain;
2. IT harus menyangga harga gula di tingkat petani sebesar Rp 3.410 per kg;
3. Gula kristal putih tidak boleh diimpor sebulan sebelum musim giling, saat
musim giling dan dua bulan sesudah musim giling;
4. Raw sugar dan gula rafinasi hanya bisa diimpor oleh IP, tidak bisa
dipindahtangankan, dan tidak dijual langsung. Dengan ketentuan tersebut
maka importir terdaftar gula yang mendapat izin impor tidak boleh
mengalihkan impor gula kepada perusahaan lain.
39