You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BAB V<br />
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI<br />
5.1. Kesimpulan<br />
Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.<br />
1. Kebijakan tata niaga yang hanya membatasi pasokan (dengan harus sama<br />
dengan permintaan), menyebabkan industri gula hanya dikuasai oleh beberapa<br />
pelaku usaha saja. Terutama di sisi distribusi yang dikuasai oleh beberapa<br />
pedagang besar saja.<br />
2. Kebijakan pembatasan pasokan gula di sisi hulu, tetapi diikuti oleh penggunaan<br />
mekanisme pasar di sisi hilirnya telah menyebabkan pasar mudah terdistorsi<br />
melalui kenaikan harga yang tidak terkendali.<br />
3. Agar harga terkendali, maka pilihan kebijakan yang muncul ada 2 (dua) yaitu<br />
yang pertama adalah membebaskan pasar gula. Tetapi pilihan ini akan memiliki<br />
dampak penurunan harga yang signifikan, yang akan dianggap sangat merugikan<br />
petani. Kedua adalah dengan menyempurnakan kebijakan tata niaga menjadi<br />
tata niaga yang penuh melalui penetapan harga eceran tertinggi serta<br />
penetapan harga di setiap jalur distribusi. Melalui mekanisme ini, maka harga<br />
di tingkat petani terjamin dan harga di tingkat konsumen menjadi terkendali.<br />
4. Untuk menyelesaikan permasalahan industri gula secara keseluruhan, maka<br />
diperlukan kebijakan pemerintah yang komprehensif yang menyangkut lintas<br />
Kementrian maupun Lembaga terkait yang akan mendorong tumbuh<br />
berkembangnya industri gula yang efisien. Melalui industri gula yang efisien ini,<br />
akan muncul produk gula yang kompetitif sehingga tidak ada keraguan untuk<br />
bersaing dalam situasi pasar seketat apapun, termasuk saat pasar gula<br />
Indonesia menjadi sangat terbuka.<br />
5.2. Rekomendasi<br />
Berdasarkan hasil analisa yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk penataan<br />
industri gula nasional ke arah yang lebih baik lagi maka KPPU memberikan saran dan<br />
pertimbangan kepada pemerintah dengan mengambil kebijakan seperti berikut ini.<br />
59