[2010] Position Paper Industri Gula

Dari sudut kebijakan, konteks HET merupakan kebijakan yang tepat sebagai
pelengkap kebijakan tata niaga yang secara ketat mengatur pasokan yang dalam
prakteknya telah menyebabkan kelangkaan. Kebijakan HET juga sebagai alat yang
tepat untuk mengendalikan harga yang cenderung bergerak naik. Kebijakan HET akan
menjadi instrumen untuk mereduksi eksploitasi konsumen yang berlindung dalam
bentuk mekanisme pasar.
Akan tetapi, bentuk regulasi daerah tersebut memiliki beberapa kelemahan
seperti berikut ini.
- Daya eksekusi rendah, tidak lebih dari sekedar himbauan
- Tidak ada sanksi yang tegas dan keras terhadap pelanggar HET
- Peraturan Gubernur akan cenderung menjadi tidak efektif sebagaimana
himbauan HET yang sering diterapkan oleh pemerintah pusat
- Selain itu, dalam mekanisme pengawasannya, akan sulit membedakan mana
gula kristal putih produksi Jawa Timur dan mana gula impor, dan semua
akan diakui sebagai gula produksi dalam negeri.
Dengan mengacu kepada harga dasar gula di tahun 2010 yaitu Rp.6,350 per kg
serta mempertimbangkan harga pasar internasional yang paling tinggi menyentuh
Rp.7500 per kg, maka harga yang dipatok bisa lebih rendah dari yang akan ditetapkan.
Disparitas yang terlalu jauh memperlihatkan keinefisienan gula dalam negeri, serta
menyebabkan harga tetap pada level tinggi.
3.5. Implementasi dan Dampak Regulasi Dalam Industri Gula
Sejak awal, design yang diberlakukan untuk industri gula di Indonesia dapat
dikatakan bias. Sejak awal, di sisi hulu, dari sisi produsen sampai dengan distribusi
level pertama, diberlakukan mekanisme pasar berupa lelang. Hal ini memicu adanya
kenaikan harga yang memang diperuntukkan bagi produsen/petani gula agar memiliki
insentif dalam menanam tebu.
Dipihak lain, ada kecenderungan kenaikan harga tersebut menyebabkan
menurunnya kesejahteraan dari sisi konsumen. Kebijakan di tingkat pusat yang diambil
sepenuhnya berpegang pada sisi mekanisme pasar.
Akan tetapi, kondisi ini diberlakukan ketika produksi dalam negeri tidak
mencukupi kebutuhan dalam negeri. Akan menjadi rancu, ketika mekanisme pasar
diberlakukan pada kondisi tersebut. Dalam struktur pasar yang oligopolis distribusinya,
bentuk kebijakan yang dilakukan hanya bersifat parsial, dimana aturan mengenai gula
44