You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Table 3.1. Komoditi Penyumbang Inflasi<br />
No Bulan Komoditi<br />
% Perubahan<br />
Harga<br />
Sumbangan<br />
Inflasi<br />
1 Januari Beras 6.83 0.31<br />
<strong>Gula</strong> pasir 4.68 0.06<br />
Bahan Bakar 1.69 0.05<br />
Upah pembantu 1.85 0.03<br />
Cabe Merah 17.99 0.03<br />
2 Februari Cabe rawit 27.26 0.08<br />
Beras 1.13 0.05<br />
<strong>Gula</strong> Pasir 3.89 0.05<br />
Tomat Sayur 21.45 0.02<br />
Ikan Mujair 6.73 0.02<br />
Sumber : BPS Jatim<br />
Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Jatim adalah berupa pembatasan<br />
distribusi gula kristal putih Jawa Timur ke luar wilayah Jawa Timur dan Rencana<br />
penetapan harga eceran tertinggi gula kristal putih di Jawa Timur. Kebijakan<br />
mengenai pembatasan distribusi gula keluar wilayah Jawa Timur merupakan langkah<br />
yang diambil oleh pemerintah daerah Jawa Timur dalam bentuk himbauan, dengan<br />
maksud untuk memenuhi kebutuhan gula di Jawa Timur serta menginventarisir<br />
pasokan gula. Selain itu pada saat yang bersamaan gula impor ditahan untuk masuk<br />
Jawa Timur untuk mengetahui posisi stok gula di Jawa Timur.<br />
Untuk melengkapi kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah membuat draft<br />
Peraturan Gubernur mengenai penetapan harga eceran tertinggi gula kristal putih<br />
setelah memperbolehkan gula impor masuk ke wilayah Jawa Timur. Substansi yang<br />
diatur adalah gula produksi Jawa Timur dan impor, dimana ditetapkan harga Rp.10.000<br />
per kg untuk produksi dalam negeri dan Rp.9500 per kg untuk gula impor. Selain itu,<br />
produsen wajib memantau penyediaan dan harga gula dari distributor sampai<br />
konsumen. Untuk itu pemerintah daerah Jawa Timur akan membentuk tim monitoring<br />
dan evaluasi gula di wilayahnya. Berdasarkan stok yang diinventarisir tanggal 15<br />
Februari, dari lima PTPN , maka gula milik Pabrik <strong>Gula</strong> adalah sebesar 2.496 ton.<br />
Pada kedua kebijakan diatas, terdapat perbedaan asumsi antara pemerintah<br />
pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah pusat menganggap gula<br />
merupakan komoditas bebas, sedangkan di daerah berasumsi bahwa gula adalah<br />
komoditas yang harus diawasi perdagangannya.<br />
Selain itu, sebagai salah satu sentra distribusi, apabila gula di Jawa Timur<br />
ditahan untuk keluar, maka turut mempengaruhi distribusi di daerah lain yang<br />
memungkinkan adanya kenaikan harga gula di daerah lain.<br />
43