CoMInet v1.0

ancaman, bahkan operasional kegiatan-kegiatan terorisme pun banyak menggunakan kartu prabayar. Pihak
keamanan akan sangat susah untuk memdeteksi siapa dan dimana pelaku tindakan-tindakan kriminal yang
menggunakan kartu prabayar ini, sebab pelaku kejahatan dapat mendapatkan kartu prabayar dimana saja dan
membuangnya sesudah melakukan kejahatan.
Dengan alasan untuk memiliki data semua pengguna kartu prabayar sehingga orang akan merasa lebih
bertanggung jawab dalam menggunakan kartu prabayar dan pada akhirnya penggunaan kartu prabayar untuk
kegiatan-kegatan kriminal dapat dikurangi, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap
pelanggan seluler untuk meregistrasikan data pribadinnya ke database yang terdapat pada operator selulernya.
Dan bila pelanggan tidak melakukan registrasi, maka dalam rentang waktu tertentu kartunya akan diblok dan
dihapus sehingga tidak dapat digunakan kembali.
Kalau kita mau jujur, sebenarnya ide registrasi prabayar ini lebih dikarenakan karena maraknya aksi terorisme di
Indonesia akhir-akhir ini. Dan kelompok-kelompok teroris itu menggunakan kartu prabayar dalam operasinya.
Karena kartu prabayar dapat diperoleh dimana saja, dan penggunanya tidak terdata, maka pihak keamanan
kesulitan dalam melacak siapa dan dimana kelompok-kelompok teroris tersebut. Sehingga muncullah ide untuk
mendata semua pengguna kartu prabayar. Dengan harapan kegiatan terorisme dapat lebih terkendali dan mudah
diketahui pelakunya.
Effort dan Resiko
Tidak dapat dipungkiri bahwa operator seluler di Indonesia membutuhkan effort yang besar untuk dapat
memenuhi peraturan pemerintah ini, yang semuanya itu berujung dengan makin besarnya biaya operasional yang
mereka keluarkan.
Dalam melakukan registrasi, pemerintah menyerahkan sepenuhnya mekanisme pelaksanaannya kepada masingmasing
operator. Dari beberapa petemuan yang sudah dilakukan oleh beberapa operator seluler, mengerucut
suatu ide untuk melakukan registrasi melalui SMS. SMS dianggap sebagai sarana yang paling mudah untuk
melakukan registrasi dan tidak memberatkan pelanggan. SMS registrasi ini nantinya haruslah gratis, sebab bila
dikenakan biaya maka pelanggan akan enggan untuk melakukan registrasi. Dengan asumsi jumlah pelanggan
seluler sebanyak 45 juta dan tarif satu SMS rata-rata Rp.300, maka peraturan registrasi prabayar ini akan
mengakibatkan operator mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000.000,- (45 juta x Rp.300,-).
Angka kerugian di atas hanya dari tarif SMS registrasi, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan operator untuk
mensosialisasikan peraturan ini ke pelanggan existingnya. Sosialisasi sangat penting sebab bila peraturan ini tidak
diketahui dan dipahami oleh pelanggan existing sehingga mengakibatkan sang pelanggan tidak melakukan
registrasi dan kartunya diblok, maka operatorlah yang akan rugi, sebab mereka akan kehilangan pelanggan. Ada
tercetus ide untuk melakukan sosialisasi dengan mengirimkan SMS pemberitahuan kepada tiap-tiap pelanggan.
Maka untuk sekali proses sosialisasi, operator akan mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000.000,- (45 juta x
tarif 1 SMS Rp.300,-). Dan sosialisasi tidak hanya dilakukan satu kali saja, mungkin akan dilakukan 2 sampai tiga
kali, agar pelanggan existing benar-benar mengetahui dan paham, maka kerugian operatorpun akan berlipat
menjadi dua sampai tiga kali lipat.
Setelah proses registrasi, maka operator diwajibkan untuk melakukan proses validasi data, apakah data yang
dikirim pelanggan benar atau palsu. Beberapa operator ada yang menolak kalau tanggung jawab validasi ada di sisi
mereka, dengan alasan hal itu terkait dengan tingkat kejujuran pelanggan dan hal ini berada di luar jangkauan dan
kemampuan mereka. Tapi ada juga operator yang menyanggupinya dan berencana melakukan proses validasi
dengan menelepon pelanggan satu-persatu dan menanyakan keabsahan data yang mereka kirim. Kalau kita
misalkan satu orang pelanggan akan dihubungi dan berbicara rata-rata selama 2 menit, dan tarif pembicaraan ratarata
sebesar Rp.1.000,- per menit (tarif seluler ke seluler sejenis, sebab masing-masing operator akan lebih
memilih untuk menggunakan produk seluler mereka sendiri dan digunakan untuk menghubungi pelanggannya
ketimbang menggunakan PSTN Telkom ataupun produk operator lain, sebab walaupun biayanya mungkin lebih
murah, dengan mengunakan PSTN telkom atau produk operator lain mereka harus membayar tagihan ke Telkom
ataupun operator lain. Sedangkan kalau mereka memakai produk mereka sendiri, mereka tidak harus melakukan
transaksi berupa uang), maka kerugian yang akan dialami operator karena proses validasi data ini adalah sebesar
Rp.90.000.000.000,- (2 menit x Rp.1.000,- x 45 juta pelanggan). Angka-angka kerugian di atas adalah angka
kerugian yang diderita operator untuk jumlah pelanggan 45 juta, jadi angka tersebut pasti akan naik terus seiring
dengan bertambahnya jumlah pelanggan seluler di Indonesia.