CoMInet v1.0
CoMInet v1.0
CoMInet v1.0
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pemerintah menerapkan peraturan registrassi kartu prabayar ini bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang<br />
pengguna kartu prabayar di Indonesia, sehingga pemerintah akan dengan mudah mengetahui data diri pelaku<br />
kejahatan bila kejahatan itu dilakukan dengan melibatkan komunikasi seluler. Selain itu pengguna kartu pra bayar<br />
juga akan lebih termotivasi untuk tidak menggunakan kartu pra bayar miliknya untuk melakukan tindakan<br />
kejahatan dan merugikan orang lain. Tujuan ini akan tercapai jika data-data yang diberikan oleh pengguna kartu<br />
pra bayar cukup valid. Tetapi kalau data yang diberikan adalah data yang tidak benar dan hanya berisi kebohongan,<br />
maka registrasi yang dilakukan tidak akan bermanfa'at sama sekali.<br />
Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kita terhadap pemerintah dan instansi-instansi penyimpan data selama<br />
ini, akan mendorong mereka untuk tidak meregistrasikan data-data yang benar. Sehingga, proses registrasi<br />
dilakukan hanya sebatas formalitas untuk menghindari pemblokiran. Bahkan mungkin mereka berani berbohong<br />
pada saat mereka ditelepon dan divalidasi oleh petugas dari operator. Keberanian berbohong ini juga dipengaruhi<br />
oleh rendahnya tingkat pemahaman dan keyakinan agama masyarakat kita.<br />
Berkaca pada fenomena banyaknya KTP palsu dan mudahnya membuat kartu identitas palsu, maka akan sangat<br />
sulit mendapatkan data-data yang valid dan benar, apalagi bila proses registrasi dan validasinya tidak dilakukan<br />
dengan bertatap muka langsung. Ke-valid-an data ini sangat menentukan efektif tidaknya proses registrasi yang<br />
dilakukan. Bila data yang diregistrasikan adalah data-data yang hanya berisi kebohongan, maka proses registrasi ini<br />
hanyalah sebuah pemborosan yang tidak bermanfa'at dan hanya akan mengurangi pendapat operator yang secara<br />
langsung juga akan mengurangi pendapatan pemerintah. Di sisi lain juga akan membuka peluang terjadinya<br />
bentuk-bentuk penipuan-penipuan dan kejahatan baru.<br />
Efektivitas dari tujuan pencegahan kejahatan juga dipertanyakan jika hanya kartu prabayar yang diminta untuk<br />
diregistrasi. Bagaimana dengan operator-operator yang hanya menjual pulsa, seperti pulsa VOIP misalnya?<br />
Perkembangan dan distribusi internet sa'at ini juga sudah sangat baik. Kita dapat menemukan internet di hampir<br />
semua kota di Indonesia. Dan orang yang bisa memakai internet bukanlah harus orang sekolahan. Mengapa hanya<br />
kartu pra bayar yang harus diregistrasi? Mungkin pemerintah akan menjawab, karena pengguna kartu prabayar<br />
sudah sangat banyak dan belum diregistrasi. Tapi dengan membiarkan operator yang hanya menjual pulas bebas<br />
beroperasi, dan tidak diatur oleh peraturan registrasi apapun berarti kita tidak memberikan solusi yang<br />
menyeluruh. Bila pra bayar sudah diregistrasi, kalau orang memang mau berbuat jahat dengan menggunakan<br />
sarana telekomunikasi, maka dia bisa saja mengunakan sarana yang lain yang memang masih memungkinkan.<br />
Terakhir, saran buat kita semua terutama bapak-bapak pembuat peraturan di negeri ini, janganlah kita menutup<br />
kedua kuping kita selamanya hanya karena kita pernah sekali dikejutkan oleh suara halilintar yang menggelegar.<br />
Halilintar adalah fenomena alam yang kita tidak mampu mencegah dan membuatnya. Halilintar bisa datang sa'at<br />
hujan, bisa juga sa'at tidak ada hujan. Sedangkan kalau kuping kita selalu tertutup maka kita akan kehilangan<br />
kesempatan mendengarkan bunyi air hujan yang menyejukan dan juga bunyi burung-burung yang berkicau setelah<br />
hujan reda. Artinya, marilah kita cari solusi yang baik dan tidak menghambat produktivas kita. Jangan sampai<br />
kepanikan sesaat membuat kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif.<br />
Nasi Sudah menjadi Bubur<br />
Mengoptimalkan Data Hasil Registrasi Prabayar<br />
(Riswan-Desember 2005)<br />
Artikel<br />
Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan wajib registrasi bagi pelanggan kartu prabayar mengakibatkan operatoroperator<br />
seluler harus mengeluarkan begitu banyak dana untuk dapat memenuhi peraturan pemerintah tersebut,<br />
seperti dana untuk sosialisasi ke existing pelanggan dan calon pelanggan, dana untuk melakukan proses registrasi<br />
itu sendiri, dana untuk melakukan validasi data, dana untuk mengintegrasikan urutan proses registrasi ke dalam<br />
existing system di jaringan GSM operator sehingga semua urutan proses regisstrasi ini dapat dilakukan secara<br />
otomastis, dana untuk karyawan tambahan, dan yang tak kalah pentingnya ialah laju pertumbuhan jumlah<br />
pelanggan akan sedikit melambat.