EKONOMI Kelas X

3. Melibatkan kontribusi-kontribusi dari yang diasuransikan (pekerja),
majikan dan negara.
4. Memberikan tunjangan-tunjangan.
Sumber: www.policy.hu
c. Sistem Ekonomi Komando
Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi pasar bebas mendapat
kritik keras dan menimbulkan reaksi ekstrem ke arah lain, yaitu
sistem ekonomi komando.
Sistem ekonomi komando disebut juga sistem ekonomi sentral
atau terpusat. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi (produksi,
konsumsi, dan distribusi) direncanakan serta dikomando oleh
pemerintah, sehingga corak dan jenis kegiatan yang ada di negara
tersebut ditentukan oleh pemerintah juga. Semua sumber daya yang
ada, termasuk sumber daya manusia, merupakan milik pemerintah
yang akan digunakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat
sebelumnya. Dalam sistem komando, peran swasta tidak menonjol,
karena produsen baik rumah tangga, perusahaan, maupun industri
hanya sebagai pelaksana rencana pemerintah. Sistem ekonomi ini
dianut di negara-negara yang mempunyai paham komunis, seperti
Kuba.
Adapun ciri-ciri sistem ekonomi komando sebagai berikut.
1) Semua alat dan sumber produksi milik negara. Dengan
demikian, hak milik perseorangan tidak ada. Setiap orang yang
di dalam perekonomian tidak mempunyai hak milik pribadi,
mereka hanya berfungsi sebagai pelaksana (objek) saja.
2) Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah (central planning).
Pemerintah sebagai penguasa akan menjalankan proses
pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, maupun pengawasan.
3) Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah.
Rakyat tidak bisa memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang
dikehendaki, karena telah ditentukan oleh pemerintah.
4) Tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan
ekonomi secara bebas. Hal ini karena pemerintah menganggap
semua warga negara sebagai pekerja.
Kelebihan sistem ekonomi komando sebagai berikut.
1) Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
perekonomian.
2) Pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industri atau produksi.
3) Pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan
pengawasan harga.
Permasalahan dan Sistem Ekonomi
43