EKONOMI Kelas X

pajak bumi dan bangunan. Selain itu,
pemerintah juga menggunakan faktor
produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan
untuk kegiatan ekonomi pemerintahan.
Anak panah yang menuju ke rumah
tangga, pasar faktor produksi, perusahaan,
serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran
pemerintah. Pengeluaran pemerintah
tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana,
subsidi, serta pembelian barang dan
jasa.
Peran pemerintah dalam kegiatan
ekonomi didasari oleh motif mencari
Sumber: Kompas, 28 Maret 2006
Gambar 3.16
Rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah
atas prasarana yang diperoleh dari
pemerintah.
keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan
mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah
untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi
penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber
dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Paket Kebijakan Infrastruktur
Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan infrastruktur untuk
mendorong peningkatan investasi pada tahun 2006. Ini merupakan strategi
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya
menciptakan lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Paket yang
berjumlah 153 kebijakan infrastruktur itu dilaksanakan dengan tiga konsep,
yaitu memperbaiki iklim investasi dengan membenahi peraturan, proses
administrasi, dan perizinan. Ini merupakan aspek penting yang harus
dilakukan karena banyak keluhan dari pelaku bisnis dalam dan luar negeri
mengenai hal ini. Konsep kedua adalah dengan meningkatkan fasilitasfasilitas
proyek yang strategis di berbagai bidang seperti infrastruktur dan
migas. Pemerintah akan memperbaiki fasilitas proyek-proyek strategis yang
sudah ada, dan jika ada hambatan pemerintah akan menanganinya. Konsep
ketiga, pemerintah akan memperbaiki biaya dana bagi para investor
infrastruktur, terutama bagi calon investor di dalam negeri yang selama ini
mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana untuk investasi di bidang
infrastruktur.
Dengan keterbatasan dana pemerintah maka diharapkan partisipasi
swasta akan banyak masuk setelah dikeluarkan paket kebijakan infrastruktur
ini. Untuk menampung dana-dana tersebut pemerintah membentuk
Lembaga Infrastructure Fund yang nantinya berada di lingkup Departemen
Keuangan. Dana-dana yang ditampung dalam lembaga ini tidak hanya
berasal dari pinjaman luar negeri. Paket kebijakan infrastruktur ini melingkupi
Kegiatan Ekonomi
83