EKONOMI Kelas X

2) Sebagian interaksi ekonomi terjadi di pasar. Akan tetapi, masih
ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakannya.
Misalnya untuk melindungi konsumen, pemerintah
menggunakan kebijakan harga atas (ceiling price). Sedangkan
untuk melindungi golongan produsen, pemerintah sering
menggunakan kebijakan harga dasar (floor price).
3) Persaingan diperbolehkan tetapi gerak-geriknya diawasi agar
tidak sampai mengarah ke bentuk persaingan yang saling
merugikan. Intinya, campur tangan pemerintah dimaksudkan
untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah terjadinya
penumpukan atau konsentrasi ekonomi ke satu tangan
(monopoli), serta mencegah dan mengatasi kalau terjadi krisis
ekonomi.
Dari uraian tersebut, jelas bahwa ciri yang paling menonjol dari
sistem ekonomi campuran adalah adanya intervensi (campur
tangan) pemerintah dalam perekonomian yang terintegrasi di pasar.
Dalam sebuah perekonomian campuran, intervensi pemerintah
tampil dalam kadar atau derajat yang berbeda-beda. Sistem ekonomi
yang campur tangannya lemah berarti mendekati sistem ekonomi
pasar, sedangkan yang kuat mendekati sistem ekonomi
perencanaan (terpusat).
e. Sistem Ekonomi Indonesia
Anda telah mempelajari berbagai macam sistem ekonomi yang
ada. Lalu, sistem ekonomi manakah yang dianut oleh Indonesia?
Apakah kita menganut sistem pasar bebas,
sistem komando, atau campuran dari
keduanya? Pernahkah Anda mendengar
sistem ekonomi Pancasila? Sebagai ideologi
negara, Pancasila mengandung asas-asas
bersama bagi kebinekaragaman Indonesia.
Landasan idiil sistem ekonomi Indonesia
adalah Pancasila dan UUD 1945, dengan
demikian sistem yang berlaku berorientasi
pada Ketuhanan yang Maha Esa (berlakunya
etika dan nilai agama); Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab (tidak membiarkan
pemerasan atau eksploitasi); Persatuan
Indonesia (berlakunya kebersamaan dan
asas kekeluargaan); kerakyatan (mengutamakan
kehidupan rakyat dan hajat hidup
Sumber: Dokumen Penerbit
Gambar 2.11
Ekonomi Pancasila mengutamakan kehidupan
rakyat.
orang banyak); serta keadilan sosial (persamaan/emansipasi, serta
kemakmuran masyarakat secara bersama). Dari butir-butir tersebut,
keadilan menjadi sangat penting dalam sistem ekonomi Indonesia.
UUD 1945, pasal 33 adalah landasan konstitusional sistem
ekonomi Indonesia. Isi pasal tersebut adalah pasal 33 setelah
amendemen 2002.
Permasalahan dan Sistem Ekonomi
45