laporan akhir kampanye hutan geumpang, kompleks ... - RarePlanet

Moratorium Logging dan Penataan Kembali Hutan Aceh
Dasar dari dikeluarkannya Instruksi Gubernur tentang Moratorium Logging muncul mengingat tingginya tingkat kerusakan hutan Aceh dan dalam rangka
mengembalikan fungsi serta menata kembali hutan Aceh. Pemerintah NAD telah mencanangkan jeda tebang hutan (moratorium logging) pada Rabu, tanggal 6 Juni
2007 melalui Instruksi Gubernur Nomor 05/INSTR/2007 tentang Moratorium Logging. Jeda tebang ini diikuti dengan dibentuknya Tim Penyusunan Rencana Strategis
Pengelolaan Hutan Aceh melalui SK Nomor 522.1/534/2007. selanjutnya sering disebut (TIPERESKA/ Tim Penyusunan rencana Strategis Kehutanan Aceh). Tim ini
akan bekerja untuk melakukan tugas mengevaluasi peruntukan lahan dan perizinan, meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dan pencegahan laju
kerusakan hutan. Sering disebut dengan 3 R (Redesign, Reforestasi, Reduksi Laju Deforestasi).
Penataan kembali (redesain) hutan Aceh disusun berdasarkan kondisi faktual, dimana banyak kawasan hutan lindung yang telah dirambah dan penunjukkan
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kondisi alamnya. Tujuannnya, memastikan tersusunnya landasan kebijakan sektor kehutanan untuk mewujudkan pola
pengelolaan hutan Aceh sebagai aset dunia dan masyarakat Aceh, serta yang dikelola secara berkelanjutan, adil dan lestari, guna menjamin ketersediaan jasa
lingkungan dan manfaat lain dari hutan.
Tahun 2009, kawasan ekosistem Ulu Masen telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh sebagai kawasan strategis provinsi sebagai kawasan pencadangan sebagai areal
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Melalui Keputusan Gubernur Aceh No. 522/372/2009 yang ditetapkan Juli 2009. Dengan penetapan ini,
artinya kawasan hutan Geumpang yang juga termasuk ke dalam ekosistem Ulu Masen telah memiliki legalitas yang penting bagi usaha konservasi kawasan.
Laporan Akhir Kampanye Hutan Geumpang, 2010.
8