Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

More documents

Recommendations

Info

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH BAB V JEDA KEMANUSIAAN (2000-2003) Semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid ada perubahan sikap terhadap masalah Aceh. Pemerintah melalui berbagai kebijakan memperlihatkan kemauan politik (political will) untuk menyelesaikan masalah Aceh secara damai. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah menetapkan ‘jeda kemanusiaan’. Langkah ini tidak mendapat dukungan dari DPR maupun TNI sehingga menimbulkan kontradiksi dalam kebijakan. Langkah menempuh dialog dari pemerintah berhadapan dengan pendekatan keamanan yang digunakan militer. Upaya dialog dimulai dengan kesepakatan untuk menerapkan Joint Understanding on Humanitarian Pause For Aceh (Jeda Kemanusiaan) antara Pemerintah RI dan GAM, yang ditandatangani pada 12 Mei 2000 dan berlaku pada 2 Juni 2000. Ini merupakan sebuah langkah maju bagi pemerintah dan harapan bagi penyelesaian Aceh secara damai dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan. Jeda Kemanusiaan memiliki badan tertinggi, yaitu Forum Bersama yang berkedudukan di Swiss yang didalamnya berisi perwakilan pemerintah RI dan GAM serta Henry Dunant Centre (HDC) sebagai fasilitator. Jeda Kemanusiaan ini memiliki tujuan 93
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH untuk 1) Mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh akibat konflik melalui Komite Bersama Kemanusiaan; 2) Menyediakan bantuan keamanan guna mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dan untuk mengurangi ketegangan serta kekerasan yang dapat menyebabkan penderitaan selanjutnya melalui Komite Bersama Bantuan Keamanan; dan 3) Meningkatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan untuk mendapatkan solusi damai terhadap situasi konflik di Aceh (trust building). Sesuai kesepakatan, GAM dan RI tidak dibenarkan melakukan provokasi maupun aksi yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan bantuan kemanusiaan dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan operasi militer yang dapat mengakibatkan ketegangan dan keresahan dalam masyarakat. Namun realitasnya pada masa kesepakatan ini berlangsung, terjadi banyak pelanggaran terhadap perjanjian, baik bidang keamanan maupun bidang kemanusiaan. Kebijakan yang diterapkan belum memberikan jaminan atas perubahan yang signifikan terhadap situasi keamanan di Aceh. Ruang ekspresi kebebasan masyarakat sipil justru dibatasi. Baik TNI maupun GAM masih melakukan mobilitas pasukan, penyisiran dan kontak senjata sehingga mengakibatkan warga sipil harus mengungsi keluar dari wilayahnya. Sedangkan di bidang kemanusiaan, kerja-kerja komite tidak berjalan lancar akibat kelambanan dalam menyikapi kebutuhan masyarakat. Pengungsian masih terjadi akibat ketakutan dan intimidasi terhadap warga sipil. Bahkan tidak ada upaya konkret terhadap rehabilitasi korban kekerasan serta sarana dan prasarana sosial. Pelaksanaan Jeda Kemanusiaan kemudian diperpanjang lagi selama 4 bulan. Dalam pelaksanaan JOU yang diperpanjang ini 94
Page 2 and 3:
ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN Mengung
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............
Page 6:
OSR PB-HAM PBB Pos Sattis PPRC PPRM
Page 9 and 10:
kekerasan dan pelanggaran HAM selam
Page 11 and 12:
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 101: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165:
show all

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?