Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

More documents

Recommendations

Info

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH BAB VI PERJANJIAN PENGHENTIAN PERMUSUHAN RI-GAM (2002 – 2003) Upaya dialog antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memulai babak baru di Aceh. Kesepakatan kedua belah fihak untuk melibatkan masyarakat internasional dalam mediasinyad dimulai sejak Januari 2000, menghasilkan sebuah Joint Statement pada 10 Mei 2002 yang menyepakati bahwa prioritas di Aceh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pada 9 Desember 2002 kedua pihak menandatangani Perjanjian Penghentian Permusuhan Cessation of hostilities Agrement (CoHA), antara pemerintah RI dan GAM di Geneva, Swiss. Salah satu poin dalam perjanjian ini adalah pembentukan Joint Security Comitee yang bertugas untuk memonitor hasil kesepakatan CoHA, aggota JSC ini tergabung dalam Tripartit Monitoring Team, beranggotakan wakil-wakil dari Indonesia yang di wakili TNI, pihak GAM dan pihak Internasional, yakni Thailand, Filipina. Jonit Security Comitee dipimpin oleh Jendral Tanungsuk Tuvinun. CoHA menunjukan suatu kemajuan dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat sipil untuk mengekspresikan kebebasan politiknya tanpa diganggu oleh kedua belah pihak. 109
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH Kedua pihak sepakat untuk mengadakan dialog yang demokratis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Aceh yang akan difasilitasi oleh HDC dengan tujuan untuk menelaah kembali elemen-elemen UU NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Aceh secara bebas dan aman menuju suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Aceh. Untuk itu semua (all inclusive dialog) maka kedua belah pihak sepakat untuk mencapai suatu perjanjian penghentian permusuhan dengan mekanisme yang memadai. Pemerintah RI menjamin dan GAM akan mendukung pelaksanaan proses pemilihan yang bebas yang adil dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat Aceh yang seluas-luasnya. Untuk mendapatkan dukungan itu maka kedua belah pihak bersepakat untuk tidak ada yang melakukan tindakan yang menyalahi kesepakatan dan dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Pihak-pihak akan menjamin penghentian permusuhan dan segala tindak kekerasan termasuk intimidasi, pengrusakan harta benda dan segala tindak penyerangan dan kriminal. Secara kuantitas, peristiwa kekerasan menurun drastis, walau masih terjadi konflik di berbagai wilayah Aceh. Namun pada masa demiliterisasi kekerasan kembali meningkat akibat perang opini masing-masing pihak atas kekhawatiran kegagalan perjanjian penghentian permusuhan. Terbentuknya Acehnesse Civil Society Task Force (ACSTF) yang merupakan sebuah organisasi yang diprakarsai oleh beberapa aktifis/tokoh masyarakat Aceh di Washington pada pertemuan persaudaran rakyat Aceh telah melahirkan semangat kebersamaan dari kelompok - kelompok sipil di Aceh dalam memperjuangkan penyelesaian masalah Aceh secara damai dan demokratis. Tentu saja dengan mengedepankan keterlibatan 110
Page 2 and 3:
ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN Mengung
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............
Page 6:
OSR PB-HAM PBB Pos Sattis PPRC PPRM
Page 9 and 10:
kekerasan dan pelanggaran HAM selam
Page 11 and 12:
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 117: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 165: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
show all

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?