Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

More documents

Recommendations

Info

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH 5. Menggeledah tempattempat diluar persetujuan pemilik/ penghuni. 6. Menyita barang-barang, menyadap pembicaraan di telpon, 7. Menguasai kantor radio, pos, dan telekomunikasi. 8. Melarang dan membatasi pengiriman berita atau percakapan melalui telpon atau radio. 9. Membatasi atau melarang pertemuan-pertemuan atau rapat umum, 10. Menguasai dan memakai gedung, tempat kediaman, atau lapangan. 11. Membatasi orang berada di luar rumah. 12. Memeriksa badan dan pakaian tiap orang. 13. Mengontrol dan menguasai dinas pemadam kebakaran atau dinas keamanan dibawah perintah penguasa darurat. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sebenarnya bila mengikuti logika UU 23/Prp/2004 terdapat celah yang bisa digunakan untuk mengupayakan adanya mekanisme untuk mengontrol sepak terjang penguasa darurat militer atau sipil, dengan memanfaatkan Pasal 7 ayat 1. Dalam pasal ini secara jelas dinyatakan bahwa: “Dalam melakukan wewenang-wewenang dan kewajibankewajibannya, Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/ Penguasa Perang Daerah menuruti petunjuk-petunjuk dari perintah-perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat/ 143
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Darurat Perang Pusat dan bertanggung jawab kepadanya.” Dalam ayat (5) pada pasal tersebut dinyatakan: “Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/ Penguasa Darurat Perang Pusat dapat mencabut sebagian dari kekuasaan yang diberikan oleh Peraturan ini kepada Penguasa Darurat Sipil DaerahPenguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Perang Daerah.” Yang dimaksud dengan Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Darurat Perang Pusat disini adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang (Pasal 3 ayat 1). Dengan demikian sebenarnya peranan Presiden sangat penting dan strategis dalam menentukan, mengontrol, serta membatasi kondisi darurat militer atau sipil di Aceh. Lebih lanjut melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Naggroe Aceh Darus-salam, Presiden Megawati mengangkat Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat. Dengan otoritasnya sebagai Penguasa Darurat Pusat, Presiden Megawati dan Menkopolkam bisa memainkan peran yang penting bagi Aceh. Namun yang terjadi selama ini adalah ketiadaan kontrol atas kewenangan yang sangat luas, yang dipegang oleh PDMD Aceh. Dalam menilai kebijakan darurat militer, hampir semua pejabat negara, mulai dari Presiden, para menteri, legislatif, militer, dan sejumlah elit nasional lainnya selalu mengajukan argumen “mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia” atau label “menghabisi gerakan separatisme”. Bila mengikuti logika UU 23/Prp/1959 ini serta pernyataan Menkopolkam ad interim Hari Sabarno yang menjelaskan bahwa 144
Page 2 and 3:
ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN Mengung
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............
Page 6:
OSR PB-HAM PBB Pos Sattis PPRC PPRM
Page 9 and 10:
kekerasan dan pelanggaran HAM selam
Page 11 and 12:
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 151: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 165: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
show all

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?