Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

More documents

Recommendations

Info

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH Aceh. 3 Pernyataan ini sesuai dengan sikap pemerintah yang meskipun menurunkan status Aceh menjadi darurat sipil, tetap mempertahankan operasi militer dan tidak akan ada pengurangan pasukan di Aceh. 4 Pernyataan yang lebih jelas dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nanggroe Aceh Darussalam, Mayor Jenderal Endang Suwarya. Menurutnya, meskipun status NAD diturunkan menjadi darurat sipil, TNI dan polisi akan tetap melanjutkan operasi pemulihan keamanan. Sikap ini menunjukkan sikap militer yang enggan untuk melepaskan peranan strategisnya di Aceh dan juga berkaitan dengan friksi antara PDMD dengan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh terkait kasus korupsi yang melibatkannya. Seorang perwira militer khawatir bila status darurat sipil diterapkan, penguasa darurat sipil -yaitu Gubernur NAD- tidak sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang diambil oleh PDMD Aceh. 5 Kondisi di atas menunjukkan perubahan status Aceh menjadi darurat sipil yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Mei 2004 akan tetap mewarisi banyak masalah lama dan menambah masalah baru; operasi militer tetap berlanjut, pelanggaran HAM, kemiskinan, dan korupsi. Terlebih lagi perubahan status dari darurat militer menjadi darurat sipil hanya perubahan tekstual saja, terbukti karena tidak adanya arahan target tujuan yang jelas dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan Menkopolkam kepada Penguasa Darurat Sipil Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini persis seperti yang terjadi pada saat Presiden Megawati menetapkan status darurat militer di Aceh setahun yang lalu. Darurat militer kemudian sepenuhnya dijalankan oleh PDMD Aceh tanpa kontrol dan arah dari pemerintah pusat. 3 Koran Tempo, 14 Mei 2004. 4 Kompas, 14 Mei 2004. 5 Kompas 15 Mei, 2004. 141
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH Dalam kondisi tanpa arahan dan target yang jelas inilah kemudian Aceh harus dipimpin oleh PDSD Aceh yang saat ini sedang terjerat masalah korupsi. Darurat Sipil; Sekedar Berubah Penampilan dan Tetap Menyandera Kebebasan Sipil Secara substansial, status darurat militer dan darurat sipil dalam payung hukum UU 23/Prp/1959 bila dinilai dalam kerangka kebebasan sipil (civil liberties) tidak menghasilkan ruang publik yang lebih leluasa. Pada prinsipnya UU 23/Prp/1959 memberikan kewenangan yang luar biasa bahkan tanpa batas kepada negara, dalam hal ini penguasa darurat sipil/militer/perang. Lihat tabel berikut. Tabel 1. Wewenang Penguasa Darurat Militer dan Penguasa Darurat Sipil Berdasarkan UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya No. Kewenangan Penguasa Darurat Darurat Keterangan Darurat Militer Sipil 1. Membatasi gerak orang, termasuk memindahkan/ mengusirnya dari suatu tempat tertentu. 2. Semua akses informasi dikontrol (termasuk pertunjukkan, penerbitan, penyebaran tulisan-tulisan/gambar). 3. Berhak mengatur, membatasi, dan melarang keluar masuknya barangbarang. 4. Membuat dan mengadakan peraturan untuk ketertiban. √ √ √ √ √ √ √ √ Keseluruhan kewenangan operasional dalam Darurat Militer tidak berubah dengan beralihnya status ke Darurat Sipil. Yang terjadi hanyalah pergantian di level penguasa darurat dari militer ke sipil. 142
Page 2 and 3:
ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN Mengung
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............
Page 6:
OSR PB-HAM PBB Pos Sattis PPRC PPRM
Page 9 and 10:
kekerasan dan pelanggaran HAM selam
Page 11 and 12:
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 149: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 165: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
show all

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?