Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH
Beberapa catatan ketidakjelasan pada Keppres tersebut antara
lain:
Pertama, dalam konsideran Menimbang point a disebutkan;
“gagalnya upaya-upaya pemerintah menyelesaikan persoalan Aceh
melalui penetapan otonomi khusus, pendekatan terpadu dan rencana
pembangunan yang komprehensif, maupun dialog. Juga disebutkan bahwa
semua upaya tersebut tidak dapat menghentikan niat GAM untuk
memisahkan diri dari NKRI dan menyatakan kemerdekaannya.”
Poin ini “secara asal” telah menempatkan seluruh elemen
masyarakat yang ada di Aceh, baik masyarakat sipilnya maupun
GAM sebagai sumber masalah karena menolak dialog, otonomi
khusus serta program pemerintah. Rumusan konsideran ini
menunjukkan bahwa Pemerintah mencampuradukkan seluruh
problematika Aceh yang belum tentu berhubungan dengan
separatisme dan menyelesaikannya lewat Darurat Militer.
Kedua, konsideran Menimbang point c menyebutkan;
“bahwa keadaan yang pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan
berlarut-larut, dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya-upaya yang
lebih terpadu agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah
dapat segera dipulihkan kembali.”
Rumusan ini menunjukkan bahwa keutuhan teritorial NKRI
digunakan sebagai dasar dari tujuan utama operasi. Atas nama
nasionalisme dan jargon NKRI, pemerintah membenarkan
seluruh tindakan aparat keamanan selama DOM. telah
melakukan operasi yang menghalalkan segala cara, yang
dilakukan justru kontra-produktif. Spirit dari nasionalisme dan
NKRI adalah “mempertahankan kepemilikan atas Aceh secara
teritorial” dengan daya koersif yang dimiliki negara, sehingga
yang dipikirkan pemerintah adalah mengembalikan efektifitas
kaki kekuasaannya di daerah dengan cara apapun. Point ini
sangat bertolak belakang dengan klaim dan tujuan operasi untuk
114