Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

More documents

Recommendations

Info

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH BAB IV KEKERASAN PASKA DOM (1998 – 2000) Tuntutan perubahan atas kondisi bangsa yang tidak menentu dibawah rezim Orde Baru terjadi amat meluas di berbagai wilayah Indonesia. Semangat reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa di berbagai wilayah tersebut juga sampai ke Aceh. Pergeseran kekuasaan di Jakarta, memberi ruang masyarakat dan sejumlah lembaga hak asasi manusia yang kemudian membeberkan luka akibat kekerasan dan pelanggaran HAM yang selama ini tertutupi penerapan operasi militer. Rakyat Indonesia bagai terkesimak tak percaya bahwa selama sepuluh tahun terakhir telah begitu banyak korban sipil jatuh di Aceh akibat penerapan status daerah militer. Sebagian besar masyarakat Aceh menyambut dengan rasa syukur yang mendalam atas dicabutnya status Daerah Operasi Militer ( DOM ) di Aceh pada 7 Agustus 1998, terlebih lagi para warga masyarakat yang telah menjadi korban atas penerapan status operasi militer. Tentunya dengan harapan bahwa berbagai kejadian tindak kekerasan yang pernah menimpa mereka atau keluarganya tidak terulang lagi dan mereka dapat kembali menjalani hidup yang normal. Kebijakan pemerintah RI saat itu juga diikuti dengan penarikan sejumlah pasukan non organik dari Aceh di sertai pernyataan Panglima ABRI Jenderal Wiranto 71
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH secara lisan yang mengatakan permintaan maaf atas berbagai tindak kekerasan yang terjadi oleh aparat keamanan. 1 Paska dicabutnya status DOM dari Aceh bergulir tuntutan masyarakat yang besar terhadap pemerintah untuk mengusut kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama masa DOM dan pasca masa DOM. Sidang Tahunan tahun 1999 MPR secara jelas mengeluarkan mandat Kepada Presiden dalam bentuk TAP MPR No. IV/1999 Tentang GBHN, BAB IV Arah Kebijakan, pada huruf g no.2 yang berbunyi: “Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pelaksanaan pengadilan yang jujur bagi pelaku pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan daerah operasi militer maupun pasca pemberlakuan daerah operasi militer.” Sementara itu berdasarkan Keppres RI No. 88 tanggal 30 Juli 1999, pemerintah membentuk Komite Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh (KIPTKA). Sidang paripurna DPR pada 18 November 1999, membentuk tim Pansus Aceh 2 , untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan di Aceh. Namun, hingga saat ini semua langkah kemajuan itu termasuk proses peradilan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh belum ditindaklanjuti dengan serius. Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh bertugas untuk mengusut tindak kekerasan yang tejadi di Aceh sehingga diharapkan dapat meredam dan mengobati rasa sakit rakyat Aceh. Dalam kesimpulannya Komisi Independen menyatakan bahwa : 1). Tindak kekerasan di Aceh tidak dapat 1 Majalah TEMPO,10 Desember 2000, hal.71 2 Seorang anggotanya bernama Tg Nashiruddin Daud hilang dan ditemukan tewas penuh luka siksaan. 72
Page 2 and 3:
ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN Mengung
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............
Page 6:
OSR PB-HAM PBB Pos Sattis PPRC PPRM
Page 9 and 10:
kekerasan dan pelanggaran HAM selam
Page 11 and 12:
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 79: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165:
show all

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?