Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH
Meski status DOM itu sudah dicabut dan diikuti permintaan
maaf beberapa presiden yang sempat memimpin pemerintahan—
termasuk petinggi keamanan pemerintah—ternyata tidak
otomatis melepaskan masyarakat Aceh dari belenggu kekerasan.
Pencabutan status ini juga tidak merubah eskalasi kekerasan
terhadap warga sipil di Aceh. Bahkan dalam kurun waktu yang
sama—jika dibandingkan dengan masa DOM—jumlah korban
kekerasan yang terjadi lebih besar dari yang terjadi pada masa
berlakunya status DOM. Operasi militer tetap dilakukan
walaupun dengan penggunaan sebutan jenis operasi yang terus
berubah dan dibuat lebih lunak (euphemism). Operasi-operasi
inilah yang terus berlangsung sekalipun pada saat yang sama,
keputusan politik non militer diambil pemerintah pusat. Bahkan
operasi keamanan semacam itu tetap ada meski proses
perdamaian diterapkan dalam Kesepakatan Jeda Kemanusiaan
dan Kesepakatan Penghentian Permusuhan paska mundurnya
Presiden Suharto. Dengan demikian, memutus mata rantai
kekerasan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan.
Seluruh bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama
periode—utamanya DOM—adalah tindakan-tindakan aparat
keamanan menjalankan kebijakan politik represif terhadap
masyarakat Aceh yang dituduh bagian dari Gerakan Aceh
Merdeka atau terhadap mereka yang dianggap berada pada
posisi berseberangan dengan pemerintah. Perkembangan
terakhir, pola ini berkembang dengan politik labelisasi. Seluruh
masyarakat Aceh diharuskan memiliki kartu identitas berwarna
merah putih dan berlambang pancasila. Mereka yang kedapatan
tidak memiliki kartu identitas tersebut, akan mengalami kesulitan
karena dituduh GAM. Yang lebih parah lagi, pada awal
pemberlakuan keadaan bahaya dengan status darurat militer,
sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda yang selama ini
bekerja untuk hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan dianggap
9