Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS
Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS
Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH<br />
ditetapkan, berjalan selama setahun, dan kini statusnya berubah<br />
menjadi darurat sipil plus operasi militer. Menjadi sebuah<br />
pertanyaan apakah terjadi proses demiliterisasi dengan<br />
perubahan status <strong>Aceh</strong> tersebut.<br />
Evaluasi Darurat Militer<br />
Pemberlakuan darurat militer di Nanggroe <strong>Aceh</strong> Darussalam<br />
(NAD) yang berjalan selama 1 tahun. Selama waktu tersebut,<br />
<strong>KontraS</strong> mencatat sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran<br />
hak asasi manusia dalam angka statistik yang memprihatinkan.<br />
Adanya darurat militer, berbagai masalah ekonomi dan sosial di<br />
<strong>Aceh</strong> tidak membaik, malah justru semakin bertambah ruwet<br />
karena korupsi. Darurat militer yang bertujuan memenangkan<br />
hati dan pikiran orang <strong>Aceh</strong> justru membuahkan pil pahit yang<br />
harus terus ditelan rakyat <strong>Aceh</strong>, sementara rasa sakit dan luka<br />
lama belum juga kunjung sembuh. Tujuan itu juga kian terasa<br />
jauh dari harapan bila melihat ukuran keberhasilan-keberhasilan<br />
yang ditunjukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, seluruh hasil<br />
dari kebijakan penerapan darurat militer berikut implikasi politik<br />
yang muncul selama periode waktu tersebut, harus<br />
dipertanggungjawabkan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat<br />
Sipil Pusat.<br />
Presiden Megawati menetapkan keadaan bahaya dengan<br />
status Darurat Militer di Provinsi <strong>Aceh</strong> mulai tanggal 19 Mei 2003<br />
untuk periode waktu enam bulan. Sejak keputusan ini berlaku<br />
maka kebijakan negara untuk mengerahkan kekuatan bersenjata,<br />
termasuk operasi terpadu mulai dijalankan. Namun, intervensi<br />
militer telah dilakukan jauh sebelum keputusan itu dibuat. Pada<br />
tanggal 17 April 2003, pasukan TNI di <strong>Aceh</strong> sudah siap siaga<br />
berkumpul dalam jumlah 26.000 pasukan dan pada tanggal 24<br />
April 2003 Pangdam Iskandar Muda Mayjend TNI Djali Yusuf<br />
121