23.01.2015 Views

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH<br />

ditetapkan, berjalan selama setahun, dan kini statusnya berubah<br />

menjadi darurat sipil plus operasi militer. Menjadi sebuah<br />

pertanyaan apakah terjadi proses demiliterisasi dengan<br />

perubahan status <strong>Aceh</strong> tersebut.<br />

Evaluasi Darurat Militer<br />

Pemberlakuan darurat militer di Nanggroe <strong>Aceh</strong> Darussalam<br />

(NAD) yang berjalan selama 1 tahun. Selama waktu tersebut,<br />

<strong>KontraS</strong> mencatat sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran<br />

hak asasi manusia dalam angka statistik yang memprihatinkan.<br />

Adanya darurat militer, berbagai masalah ekonomi dan sosial di<br />

<strong>Aceh</strong> tidak membaik, malah justru semakin bertambah ruwet<br />

karena korupsi. Darurat militer yang bertujuan memenangkan<br />

hati dan pikiran orang <strong>Aceh</strong> justru membuahkan pil pahit yang<br />

harus terus ditelan rakyat <strong>Aceh</strong>, sementara rasa sakit dan luka<br />

lama belum juga kunjung sembuh. Tujuan itu juga kian terasa<br />

jauh dari harapan bila melihat ukuran keberhasilan-keberhasilan<br />

yang ditunjukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, seluruh hasil<br />

dari kebijakan penerapan darurat militer berikut implikasi politik<br />

yang muncul selama periode waktu tersebut, harus<br />

dipertanggungjawabkan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat<br />

Sipil Pusat.<br />

Presiden Megawati menetapkan keadaan bahaya dengan<br />

status Darurat Militer di Provinsi <strong>Aceh</strong> mulai tanggal 19 Mei 2003<br />

untuk periode waktu enam bulan. Sejak keputusan ini berlaku<br />

maka kebijakan negara untuk mengerahkan kekuatan bersenjata,<br />

termasuk operasi terpadu mulai dijalankan. Namun, intervensi<br />

militer telah dilakukan jauh sebelum keputusan itu dibuat. Pada<br />

tanggal 17 April 2003, pasukan TNI di <strong>Aceh</strong> sudah siap siaga<br />

berkumpul dalam jumlah 26.000 pasukan dan pada tanggal 24<br />

April 2003 Pangdam Iskandar Muda Mayjend TNI Djali Yusuf<br />

121

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!