Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

More documents

Recommendations

Info

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH Pertama, jaminan atas hak untuk mengetahui (the right to know). Korban kejahatan HAM dan masyarakat sipil berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di <strong>Aceh</strong> selama periode-periode yang dibahas dalam buku ini. Dalam hal ini pemerintah harus memberi jaminan atas berjalannya upaya penyelidikan-penyelidikan oleh badan-badan pemerintah maupun yang dilakukan organisasi non pemerintah. Seluruh kondisionalitas itu juga harus mencakup jaminan atas keberadaan dan keselamatan saksi dan korban; preservasi dan akses terhadap berbagai arsip yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan HAM. Kedua, jaminan atas hak untuk mendapatkan keadilan (right to justice). Terdapat dua prinsip umum yang penting dalam konteks hak atas keadilan, yakni perlindungan masyarakat dari upaya rekonsiliasi dan upaya pemaafan yang bertujuan untuk melanggengkan impunitas serta kewajiban Negara untuk melaksanakan administrasi peradilan (administration of justice). Sayang sekali seluruh elit dalam pemerintah dan DPR paska mundurnya Soeharto, tampaknya lebih tergiur dengan kelanggengan kekuasaan terlena dalam Saat proses penulisan buku ini, DPR tengah membahas Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam RUU ini, terdapat beberapa masalah krusial yang memperoleh reaksi keras dari kalangan korban dan sebagian kelompok hak asasi manusia. RUU ini dinilai membawa misi untuk membebaskan para pelaku dari kemungkinan adanya penuntutan dan mendorong proses rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran secara faktual atas seluruh kejahatan di masa lalu. Pembentukan komisi ini mengabaikan buruknya penyelenggaraan administrasi peradilan. Secara bersama kita saksikan dibebaskannya seluruh terdakwa militer yang diadili dalam perkara kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur dan beberapa terdakwa militer 5
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH dalam perkara kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok. Ketiga, jaminan atas hak untuk memperoleh reparasi (right to reparation). Jaminan reparasi bagi individu korban meliputi jaminan atas prinsip-prinsip restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta upaya khusus jika terdapat kasus forced disappearances. Hak atas reparasi juga diwajibkan untuk menjamin langkah pemenuhan (measure of satisfaction) dan jaminan ketidakberulangan (non-repetisi). Dalam kasus <strong>Aceh</strong>, saat ini wacana tentang non-repetisi menjadi penting untuk dipromosikan, berkaitan dengan banyaknya pelanggaran administration of justice. Saat ini perlu diupayakan untuk merepeal kebijakan darurat militer dan abolisi pengadilan darurat. B. Memutus Mata Rantai Kejahatan Problem impunitas telah menjadi pokok bahasan penting forum-forum internasional mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam Vienna Declaration and Programme of Action, problem ini dielaborasi dalam bagian II.E, paragraph 91. 5 Begitu pun Sekretaris Jenderal PBB pernah menyusun sebuah laporan yang secara khusus menguraikan problem impunitas. 6 Perkembangan penting telah juga dicapai 3 tahun lalu saat Sub Komisi PBB mengeluarkan Resolusi No. 2001/22 pada 16 Agustus 2001 tentang “International cooperation in the detention, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes against humanity”. Selanjutnya, pembentukan International Criminal Court (ICC) juga, salah satunya, bertujuan untuk mengakhiri mata rantai impunitas. Ditingkat yang lebih konkret, pengalaman dua pengadilan internasional – the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dan the International Tribunal for Rwanda – 5 UN doc. A/Conf.152/23. 6 Lihat UN doc. E/CN.4/2002/102 dan Add.1. 6
Page 2 and 3: ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN Mengung
Page 4 and 5: DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............
Page 6: OSR PB-HAM PBB Pos Sattis PPRC PPRM
Page 9 and 10: kekerasan dan pelanggaran HAM selam
Page 11 and 12: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 13: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 65 and 66:
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165:
show all

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?