23.01.2015 Views

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH<br />

saat ini hanya terdapat 11 desa dari sekitar 6.000 desa yang belum<br />

berfungsi secara optimal, maka menurut pasal 4 ayat 1, semestinya<br />

kondisi darurat sipil bisa dilakukan secara terbatas pada Daerah<br />

Tingkat II yang bermasalah tersebut. Bunyi pasal 4 ayat 1 tersebut<br />

adalah:<br />

“Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat sipil dilakukan<br />

oleh Kepala Daerah serendah-rendahnya dari Daerah Tingkat II selaku<br />

Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan<br />

oleh Presiden/Panglima Tertingi Angkatan Perang.”<br />

Apapun Statusnya, <strong>Aceh</strong> Tetap Daerah Operasi Militer<br />

<strong>Kekerasan</strong> nampaknya melekat di tanah <strong>Aceh</strong>. Wilayah ini<br />

memiliki pengalaman ratusan tahun direpresi oleh kekuatan<br />

bersenjata di hampir setiap episode sejarah Indonesia. Pada masa<br />

kolonial Belanda, <strong>Aceh</strong> menjadi salah satu panggung<br />

pertempuran terlama (1873-1903) dan korban jiwa terbanyak,<br />

hingga bumi <strong>Aceh</strong> pernah mengalami depopulasi. 6 Operasi<br />

militer selanjutnya muncul dari kekuatan militer RI pada periode<br />

1953-1960, dengan tujuan menumpas perlawanan DI/TII di bawah<br />

Daud Beureueh. Operasi militer ini menewaskan 4.000 orang dan<br />

4.666 orang lainnya ditangkap, sebelum mereka diberikan amnesti<br />

umum oleh Presiden Soekarno. 7 Saat itu slogan yang muncul<br />

bukanlah <strong>Aceh</strong> merdeka, namun pembentukan Negara Islam<br />

Indonesia. Motif Daud Beureueh sendiri lebih karena<br />

ketidakpuasannya pada kebijakan pemerintah pusat Jakarta<br />

mengenai Sumatra Utara.<br />

Operasi militer berikutnya terjadi pada tahun 1989, saat<br />

Operasi Jaring Merah diperintahkan oleh Presiden Soeharto<br />

6<br />

Anthony Reid, Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera, Pustaka<br />

Sinar Harapan, Jakarta, 1987.<br />

7<br />

C. Van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Grafiti, Jakarta, 1995.<br />

145

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!