Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

More documents

Recommendations

Info

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH Aceh Utara, mencapai 245.116 lembar,” katanya. Sementara, jumlah penduduk yang telah wajib memiliki KTP sebanyak 274.611. Menurut Azhari, perampasan KTP tertinggi terjadi di beberapa kecamatan, seperti kecamatan Tanah Luas (588 lembar), Lhoksukon (408 lembar), Nibong (335 lembar), Nisam (310 lembar), dan Langkahan (85 lembar). 8 Politik pecah belah juga terjadi di Aceh dengan memobilisir ikrar kesetiaan terhadap NKRI. Hal ini terjadi misalnya pada tanggal 3 Juni 2003 di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Apel kesetiaan ini dihadiri oleh 15.000 orang dari segala unsur dan kemudian menyebar ke berbagai daerah lainnya di Aceh. Apel kesetiaan ini kemudian oleh pemda Aceh dijadikan kewajiban yang bersifat memaksa. Bagi yang tidak mengikuti apel kesetiaan bisa dianggap sebagai pengikut GAM. 9 Setelah apel kesetiaan, pihak militer maju selangkah lagi dengan memobilisir barisan pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap GAM. Pada fase ini terbentuklah milisia, seperti contoh Gerakan Pemuda Merah Putih, Front Perlawanan Separatis GAM (FPS-GAM), atau Berantas (Benteng Rakyat Anti Separatis). Di belakang organisasi ini selalu hadir pejabat daerah NAD atau petinggi militer dan polisi sebagai dewan pelindung atau penasehatnya. 10 KontraS melihat milisi ini bisa menjadi embrio konflik horisontal di Aceh pada masa yang akan datang. Ketiga, selama setahun darurat militer tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh dan justru terlihat kian memiskinkan mereka. Efek langsung operasi militer adalah rusaknya sarana publik (sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadat), sarana ekonomi, gedung yang kemudian menciptakan 8 Tempo Interaktif, 10 September 2003 9 Suara Merdeka, 12/6/2003 10 Serambi Indonesia, 3/2/2004. 127
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH penggangguran, anak putus sekolah dan terjadinya pengungsian tanpa penanggulangan yang layak. Indikator ekonomi umum bisa membuktikan hal tersebut, seperti meningkatnya rakyat miskin di Aceh dari 1,2 juta jiwa pada tahun 2001 menjadi 4,1 juta jiwa pada tahun 2003 (40% dari total populasi Aceh) dan jumlah penggangguran mencapai 48,8% dari total angkatan kerja Aceh yang berjumlah 2.000.000 jiwa. Gelombang pengungsian juga terjadi di Aceh yang berpuncak pada bulan Agustus 2003, sebanyak 107.267 jiwa, sebagai implikasi strategi militer yang ingin memisahkan GAM dengan penduduk sipil. Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah saat ini masih terdapat 123.000 pengungsi yang harus diberi bantuan Rp 3.000 per orang/hari. 11 Sementara untuk anak putus sekolah tercatat sebesar 76.700 orang. 12 Keempat, dengan berlakunya darurat sipil di Aceh maka peranan institusi negara yang paling penting adalah birokrasi sipil dengan mengedepankan tindakan-tindakan polisionil. Padahal sebelum dan selama status darurat militer berlangsung isu korupsi juga muncul di permukaan. Pada tahun 2002 Aceh mendapat kucuran sebesar Rp 6,6 trilyun, namun hasil pembangunan di Aceh sama sekali tidak terlihat. Bahkan Gubernur Abdullah Puteh sendiri memiliki masalah korupsi. Di tingkat penegakkan hukum, sekitar 2.000 tahanan dinyatakan akan diproses secara hukum, sementara aparat penegak hukum di Aceh sendiri sangat minim. 11 Kompas, 14 Mei 2004. 12 Media Indonesia, 25 April 2004. 128
Page 2 and 3:
ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN Mengung
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............
Page 6:
OSR PB-HAM PBB Pos Sattis PPRC PPRM
Page 9 and 10:
kekerasan dan pelanggaran HAM selam
Page 11 and 12:
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 135: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 165: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
show all

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?