Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH
Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Darurat Perang Pusat dan
bertanggung jawab kepadanya.”
Dalam ayat (5) pada pasal tersebut dinyatakan:
“Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/
Penguasa Darurat Perang Pusat dapat mencabut sebagian dari kekuasaan
yang diberikan oleh Peraturan ini kepada Penguasa Darurat Sipil
DaerahPenguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Perang
Daerah.”
Yang dimaksud dengan Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa
Darurat Militer Pusat/Penguasa Darurat Perang Pusat disini
adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang (Pasal 3
ayat 1).
Dengan demikian sebenarnya peranan Presiden sangat
penting dan strategis dalam menentukan, mengontrol, serta
membatasi kondisi darurat militer atau sipil di Aceh. Lebih lanjut
melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat
Militer Di Provinsi Naggroe Aceh Darus-salam, Presiden
Megawati mengangkat Menkopolkam Susilo Bambang
Yudhoyono menjadi Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa
Darurat Militer Pusat. Dengan otoritasnya sebagai Penguasa
Darurat Pusat, Presiden Megawati dan Menkopolkam bisa
memainkan peran yang penting bagi Aceh. Namun yang terjadi
selama ini adalah ketiadaan kontrol atas kewenangan yang sangat
luas, yang dipegang oleh PDMD Aceh. Dalam menilai kebijakan
darurat militer, hampir semua pejabat negara, mulai dari
Presiden, para menteri, legislatif, militer, dan sejumlah elit
nasional lainnya selalu mengajukan argumen “mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia” atau label “menghabisi gerakan
separatisme”.
Bila mengikuti logika UU 23/Prp/1959 ini serta pernyataan
Menkopolkam ad interim Hari Sabarno yang menjelaskan bahwa
144