Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

More documents

Recommendations

Info

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH kekerasan di Aceh; c) melakukan langkah-langkah nyata untuk berupa rehabilitasi dan santunan bagi korban tindak kekerasan termasuk pengungsi.Kedua, melalui Menteri Negara Urusan HAM membentuk badan yang berfungsi mengembalikan harkat dan martabat masyarakat Aceh untuk mewujudkan tertib sosial budaya; ketiga, meratifikasi semua konvensi internasional terutama mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban; keempat mencari akar masalah Aceh sekarang dan masa lalu beserta dampak ikutannya; kelima mempercepat UU No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh serta memproses pembahasan dan pelaksanaan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Status Otonomi Khusus kepada Daerah Istimewa Aceh sesuai GBHN; keenam merealisasikan program restorasi atau pengembalian atas proses demoralisasi TNI/Polri menjadi aparat yang lebih profesional dan dekat dengan rakyat. Tahun 1999, ditetapkan Panitia Khusus tentang Permasalahan di Daerah Istimewa Aceh. Pembentukan dan pengesahan Pansus tentang Permasalahan di DI Aceh dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 November 1999. Pansus memiliki ruang lingkup tugas tentang permasalahan Aceh, yaitu: 1) Menginventarisai dan mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di DI Aceh; 2) Mengkaji, menampung dan mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat Aceh termasuk hasil laporan dan rekomendasi Tim Pencari Fakta DPR hasil Pemilu 1997; 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang diperlukan; (4). Melakukan evaluasi dari semua permasalahan yang berkembang di Pansus dan memberikan rekomendasi kepada DPR. Pansus mengidentifikasi permasalahan Aceh, yaitu (1). Masalah ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan; (2). Peradilan HAM; (3). GAM; (4). 75
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH Referendum; (5). Kelambanan pemerintah dalam penyelesaian masalah Aceh, dan; (6). Pengungsi. Sedangkan upaya penyelesaian Aceh berupa (1). Dialog; (2). Menghindari penggunaan kekuatan militer; (3). Pengadilan koneksitas bagi pelanggar HAM; (4). RUU tentang Otonomi Khusus Aceh, serta (5). Realisasi segera Komitmen Pemerintah. Pansus DPR pada 16 Desember 1999 mengeluarkan 10 rekomendasi, beberapa diantaranya adalah 1) Mendesak pemerintah untuk segera mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Serambi Mekah lewat pengadilan koneksitas baik sebelum maupun setelah pencabutan DOM; 2) Mendesak pemerintah untuk mengintensifkan dialog dengan semua komponen masyarakat Aceh, termasuk lembaga legislative dan eksekutif; 3) Mencegah penyelesaian Aceh dengan memberlakukan darurat sipil dan darurat militer; dan 4; TNI dan Polri diharapkan bisa meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk mencegah terjadinya provokasi dan propaganda politik di berbagai lapisan masyarakat yang mengganggu penyelesaian masalah Aceh. Dalam masalah Aceh, Komnas HAM hanya 2 kali sempat membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM, yaitu 1) KPP HAM Kasus RATA, yaitu penyelidikan terhadap pembunuhan terhadap 3 aktivis RATA di Aceh Utara 6 Desember 2000. Namun kemudian ditangani oleh Polda Aceh dan Pomdam I/Bukit Barisan; 2) KPP HAM Kasus Bumi Flora, yaitu penyelidikan atas pembunuhan massal pada 9 Agustus 2001 di Afdeling IV PT. Bumi Flora Kecamatan Banda Alam/Idi Rayeuk Aceh Timur yang menyebabkan 30 orang meninggal dan 7 lukaluka. Namun tidak jelas perkembangannya hingga kini. 76
Page 2 and 3:
ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN Mengung
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............
Page 6:
OSR PB-HAM PBB Pos Sattis PPRC PPRM
Page 9 and 10:
kekerasan dan pelanggaran HAM selam
Page 11 and 12:
MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 83: MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165:
show all

Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?