Aceh Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan ... - KontraS

MELAWAN IMPUNITY, MENUNTUT KEADILAN KEJAHATAN HAM MASA LALU DI ACEH
Meunasah / Mushala, Rumah Sekolah, Kampus, dan gedung lain
yang dianggap aman, namun pola begini juga tidak menjamin
keamanan para pengungsi, ini terlihat dari beberapa kasus yang
terjadi di kamp-kamp pengungsian, seperti terror, intimidasi,
pengusiran bahkan penembakan.
Pola kedua; masyarakat pengungsi mengungsi ke rumahrumah
famili atau ke rumah-rumah tetangga, namun pola begini
juga tidak efektif dan terdapat kendala terutama masalah
ekonomi, karena pengungsian pola begini tidak banyak diketahui
oleh publik sehingga bantuan pun sangat minim dan juga agak
mengganggu tuan rumah apabila tinggal dalam jangka waktu
yang agak lama.
Pola ketiga; masyarakat pengungsi mengungsi ke kota-kota
atau luar daerah, selain dianggap aman dan bisa mencari
pekerjaan di kota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Sedangkan pola Keempat; masyarakat mengungsi ke pinggiran
gunung, guna untuk menghindari penyisiran dari aparat.
Biasanya pola yang begini, pengungsinya tinggal dipedalaman
atau paling kurang tingggal tidak di dekat jalan raya. Mengapa
mereka harus ke pinggir gunung Seandainya mereka ke luar
dari perkampungan, mereka akan kena ekses penyisiran aparat,
karena biasanya ini terjadi setelah terjadi kontak senjata antara
TNI/Polri dengan TNA. Inilah beberapa pola pengungsi Aceh
yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.
Sejak diumumkannya Aceh menjadi wilayah darurat militer
pada tanggal 19 Mei 2003 melalui Keputusan Presiden (Kepres)
No. 28 Tahun 2003, setelah gagalnya perundingan antara RI dan
GAM di Jepang, terjadilah pengungsian di berbagai tempat hampir
seluruh Aceh, yang tidak, hanya di beberapa kabupaten/kota di
Aceh, diantaranya; Kota Sabang, Kab. Seumilue (keduanya adalah
pulau yang masuk wilayah Aceh), Kota Lhokseumawe dan Kab.
131