E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan ataubadan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup ekspotiratau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yangdidirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum NegaraRepublik Indonesia. 5Pelaku usaha berdasar Pasal 1 ayat 3 UUPK terdiri dari:1) Pelaku usaha sebagai pencipta atau pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barangyang aman dan tidak merugikan konsumen.2) Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada konsumen.3) Pengusaha jasa.Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikanpengertian pelaku usaha, yaitu Pengusaha adalah:a) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliksendiri;b) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan yangbukan miliknya;c) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakiliperusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2) yang berkedudukan di luar wilayahIndonesia.2. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan KonsumenBerhubungan dengan masalah yang diteliti, hubungan hukum yang terjadi antarapengusaha hotel dengan pihak tamu hotel yang pada dasarnya disebut konsumen adalahhubungan hukum penitipan barang. Ada pendapat yang menjelaskan tentang pengertianpenitipan murni dan sekestrasi.5Abdul Hakim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritisdan PerkembanganPemikiran,Bandung, Nusa media, 2008, halaman 35