E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

dirugikan oleh pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen bukanlah masalah baru, samp aisaat ini batasan hukum perlindungan konsumen masih beragam. Walaupun begitu, secara umumpara ahli sepakat bahwa hukum perlindungan konsumen ini bertujuan untuk melindungikepentingan konsumen dan menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Kata“perlindungan” di sini memiliki arti yang khas, sebab ia menunjuk pada suatu kondisi yang tidakseimbang antara para pihak, sehingga hukum perlu memberikan perlindungan kepada pihak yangkedudukannya lebih lemah.Di Indonesia, keinginan mewujudkan upaya hukum perlindungan konsumen sudah adasejak Tahun 1980-an, tetapi upaya tersebut baru bisa terealisasi pada Tahun 1999 dengandikeluarkannya UUPK yang diundangkan pada tanggal 20 April 199 9 memberikan semangatbaru dalam pemberdayaan konsumen di Indonesia dan menempatkan perlindungan konsumenkedalam tatanan sistem hukum nasional. Undang-Undang yang digolongkan baru tersebut padadasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkanperlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhikebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. 7Menurut Janus Sibalok, Perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukanmerupakan hal baru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transaksi yang dibuat di luarperaturan yang ada, dalam perkembangannya konsumen semakin menyadari akan hakhaknyadan berjuang dalam hal : konsumen menerima prestasi yang tidak sesuai dengankontrak, barang yang dibeli kualitasnya tidak bagus atau ada cacat tersembunyi yangmerugikan konsumen dan adanya unsur penipuan atau paksaan dalam melakukantransaksi. 87Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2006,halaman 9.8Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 79.Menurut Shidarta bahwa istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan