E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

perjanjian. Akibatnya apabila konsumen menuntut pelaku usaha atas dasar kesalahankecil, maka jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.d) Kontrak Bukan SyaratDengan semakin kompleksnya bentuk-bentuk transaksi konsumen, prinsip the privityof contract tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengaturhubungan antara pelaku usaha dan kons umen, sehingga kontrak bukan lagimerupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.Berdasarkan hal tersebut, ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukansyarat hanya berlaku untuk obyek transaksi berupa barang, sekalipun demikian,kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa. 127. Asas-Asas Hukum Perlindungan KonsumenAsas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yangumum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalamperaturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapatditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.UUPK ini diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang re levandengan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UUPK, yaitu :1. Asas ManfaatAsas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalammenyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebe sarbesarnyabagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.2. Asas KeadilanAsas keadilan dimaksudkan agar partisipasi se luruh rakyat dapat diwujudkansecara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelakuusaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.3. Asas KeseimbanganAsas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antarakepentingan konsumen, p elaku usaha, dan pemerintah dalam materiil dan spirituil.4. Asas Keamanan dan Keselamatan konsumenAsas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikanjaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi ataudigunakan.5. Asas Kepastian Hukum12Shidarta, Op. Cit, halaman 61-64.Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen