E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungankonsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut bila diperhatikan substansinya, dapatdibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:a. Asas Kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan kesel amatankonsumenb. Asas Keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbanganc. Asas Kepastian Hukum 13Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga)kelompok diatas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukumekonomi keadilan disejajarkan dengan keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan denganasas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asaskepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan,bahwa ”Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan manaseseorang dapat melaksanakan kewajibanya hak-haknya tanpa ketakutan danmelaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”. 148. Sumb er Hukum Perlindungan KonsumenHukum perlindungan konsumen juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undanganyang berlaku UUPK berlaku sejak disahkannya (tanggal 20 April 2000). Dalam ketentuan Pasal 64 (KetentuanPeralihan) UUPK disebutkan:“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah adapada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khususdan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”Pasal 64 UUPK ditujukan untuk menghindari kemungkinan adanya kekosongan hukum, dalam artiketentuan yang ada di luar UUPK tetap dijadikan dasar yang digunakan sebagai upaya memberikan perlindungankepada konsumen.Beberapa peraturan yang dijadikan sumber hukum perlindungan konsumen diantaranya sebagai berikut:a. Undang-Undang Dasar 194513 Amadi Miru & Sutarman Yodo, Op.cit, halaman 26.14 Ibid, halaman 33.