E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaanpemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan“halal” yang dicantumkan dalam label.i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha sertaketerangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang ataudibuat;j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalamBahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas,dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barangdimaksud.3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,cacat atau b ekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secarale ngkap dan benar.4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan (2) dilarangmemperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dariperedaran.Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK tersebut dapat kita bagike dalam dua larangan pokok, yaitu :a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untukdipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.b. Larangan mengenai ketersedian informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkankonsumen.6. Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsum enMasyarakat Indonesia sebagai konsumen belum mengerti benar akan arti perlindungankonsumen. Masyarakat sering tidak sadar apabila hak-haknya