E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhlukhidup l ain dan tidak untuk diperdagangkan.Kedudukan konsumen dapat digambarkan dalam hubungan hukum dengan pelakuusaha, ada beberapa prinsip yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungankonsumen, yaitu :a)Prinsip Let the buyer bewareDoktrin Let the buyer beware atau caveat emptor sebagai embrio dari lahirnya sengketadibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalahdua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagikonsumen.Konsumen dalam perkembangannya tidak mendapat akses informasi yang samaterhadap barang atau jasa yang dikonsumsi, hal tersebut disebabkan karenaketerbatasan pengetahuan konsumen. Selain itu juga sikap tidak terbuka yangditunjukkan oleh pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya, akhirnyakonsumenlah mengalami kerugian.Doktrin let the buyer beware ditentang oleh pendukung gerakan perlindungankonsumen. Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual beli, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Menjadi kesalahan pembeli apabila sampai membeli danmengkonsumsi barang-barang yang tidak layak.Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kecenderungan caveat emptor dapat mulaidiarahkan kepada caveat venditor (pelaku usaha yang perlu berhati-hati). The Dueb) Care TheoryDoktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban berhati-hatidalam memasarkan produknya. Selama berhati-hati dengan produk yang dikeluarkan,pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Secara a contrario, untuk dapatmempersalahkan pelaku usaha, konsumen harus dapat membuktikan pelaku usahatersebut melanggar prinsip kehati-hatian.Ditinjau dari beban pembuktian, tampak penggugat (konsumen) harus membuktikandan pelaku usaha cukup menunggu. Berdasarkan bukti penggugat (konsumen)barulah pelaku usaha membela diri, atau dengan memberikan bukti-bukti kontra yangmenyatakan pelaku usaha tidak bersalah.c) The Privity of ContractPrinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungikonsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika diantara konsumen danpelaku usaha telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapatdisalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan.Hal tersebut berarti konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (contractualliability). Karena sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum(tortious liability) ditengah minimnya peraturan perundang-undangan dibidangkonsumen.Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, seperti perjanjian standar, jelas hanyahal-hal yang dianggap kesalahan prinsipil yang diperjanjikan. Kesalahan-kesalahankecil menurut pelaku usaha biasanya tidak disinggung secara khusus dalam