E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

1) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan.”Penjelasan dari Pasal ini bahwa ketentuan ini mengenai hak warga Negara yangdinyatakan dalam penjelasan Pasal 27 ini adalah hak warga Negara yang menjamin agarmereka dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya hak yang bersifat fisik, material,tetapi hak bersifat psikis seperti hak mendapatkan pengetahuan yang benar tentang segalabarang dan jasa yang ditawarkan.2) Pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi:“Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, Pasal ini mengenai kedudukan penduduk. Pasalini juga memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun Negara yang bersifat demokratisdan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Berbagai hak yangdimiliki konsumen telah masuk dalam kedua Pasal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwaUUD 1945 merupakan suatu sumber hukum bagi perlindungan konsumen karena hakkonsumen terdapat didalamnya.b. Ketetapan MPRDalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak 1993 (Ketetapan MPRNo.II/MPR/1993) secara eksplisit dicantumkan kata “Perlindungan Konsumen”, sekalipun tidakdiuraikan lebih jauh mengenai pengertian dan substansinya. Sec ara implisit dapat ditemukanberbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan konsumen, seperti keharusan menghasilkanatau meningkatkan:1) Barang yang bermutu2) Kualitas dan pemerataan pendidikan3) Kualitas pelayanan kesehatan4) Kualitas hunian dan lingkungan hidup5) Sistem transportasi yang tertib, lancar, aman, dan nyaman6) Kompetisi yang sehat7) Kesadaran hukum 1515Shidarta, op.cit., 2006, hal 92-93