E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

usaha. UUPK memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usahadan/atau pengurusnya. 44Pasal 62 UUPK menjelaskan adanya sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggarketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c dan e danayat (2) dan Pasal 18 UUPK dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda 2 milyarrupiah. Kemudian pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1),Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dipidana paling banyak lima ratus juta rupiah. Hukumantambahan dikenakan antara lain perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim,pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnyakerugian bagi konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.Berdasarkan data sekunder nomor 1.13.1. huruf r dan s tentang kehilangan dan penemuanbarang serta tempat penitipan dan data primer 2.1.10 tentang kerugian yang akan ditanggungoleh Hotel Santosa dan data nomor 2.1.8 tentang pemberian ganti rugi, apabila dihubungkandengan Pasal 62 UUPK dan pendapat menurut Abdulkadir Barakatullah, maka dapatdideskripsikan sebagai berikut :berdasarkan data nomor 1.13.1. huruf s tentang tempat penitipan barang dimana Hotel Santosatidak bertanggung jawab atas hilangnya barang tamu di kamar, data 1.13.1 dalam kenyataannyasebagaimana telah dimuat dalam data primer nomor 2.1.10 yang menyatakan hotel memberikanganti rugi atas semua kerugian yang diderita oleh konsumen yang diakibatkan oleh penggunaanfasilitas Hotel Santosa, alasan hotel memberikan ganti rugi berupa radio tape beserta audiospeaker merupakan bukti tanggung jawab sebagai pelaku usaha dan untuk mendapat kepercayaan44Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, PT. Nusa Media, 2008, halaman103.