24.08.2015 Views

E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

E1A005002 - DENA RADIANSYAH.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

konsumen” sudah sangat sering didengar. Namun, belum jelas benar apa saja yangmasuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat,sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepadamasyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumenadalah dua bidang yang sangat sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<strong>Hukum</strong> perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yangmemuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengan dungsifat melindungi konsumen. 9Menurut AZ Nasution, <strong>Hukum</strong> Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dankaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dan masalah antara berbagai pihak satusama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup. 10<strong>Hukum</strong> konsumen memiliki skala yang lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yangdidalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen, ini adalah aspek perlindungannya, misalnyabagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.Pengertian dari istilah perlindungan konsumen itu sendiri dalam Pasal 1 angka 1 UUPKadalah se gala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungankepada konsumen.Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “ gala upaya yangsemenjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakantindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untukkepentingan konsumen.Meskipun undang-undang ini disebut sebagai UUPK namun bukan berarti kepentinganpelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaanperekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. 11Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen didalam Pasal 1 angka 2UUPK yaitu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia91011Shidarta, Op. Cit, halaman 11.AZ. Nasution, Op. Cit, halaman 37.Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op. Cit, halaman 1.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!