B. KerugianMenurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, di dalam ilmu hukum, perbuatan yang merugikan dapatlahir karena :1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (wan prestasi).2 Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut(PMH). .Menurut Abdulkadir Muhammadwanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalamperikatan. Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhiprestasi. Ada tiga keadaan, yaitu :1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. 18Menurut Abdulkadir Muhammad untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawanhukum” (onrechtmatige daad), Pasal 1365 KUH Perdata menentukan sebagai berikut : “Tiap perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalahm nimbulkanekerugian itu, mengganti kerugian”. Berdasarkan rumusan Pasal ini, dapat diketahui bahwasuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini :1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig)2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausalSalah satu saja dari unsur-unsur in i tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatanmelawan hukum. 19Menurut J. Satrio dalam bukunya <strong>Hukum</strong> Perikatan pada umumnya Kerugian terdiri dari 2 macam :1. Ke gian yang benar-benar diderita, yang terdiri dari :rua) Kerugian prestasi yang diperjanjikan, jika debitur tidak berprestasib) Biayac) Kerugian keterlambatand) Kerugian yang diakibatkan karena prestasi debitur tidak baik2. Keuntungan yang diharapkanKerugian yang benar-benar diderita merupakan kerugian yang telah nyata diderita oleh debitur,yang masih dalam perhitungan.20sedangkan keuntungan yang diharapkan merupakan kerugianMenurut Abdulkadir Muhammad di dalam buku <strong>Hukum</strong> Perikatan, ganti rugi itu terdiri dari 3 unsur(Pasal 1246 KUH Perdata) yaitu :1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (Cost)2. Kerugian karena ker saka kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debituru n,(damage). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest)Ganti kerugian harus dihitung berdasarkan nilai uang, bukan berupa barang. Undang-undangmemberikan batasan-batasan mengenai besarnya ganti kerugian yang tercantum dalam Pasal 1247 danPasal 1248 KUH Perdata. 2117204.1718192021Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, op cit, halaman 62Abdulkadir Muhammad, <strong>Hukum</strong> Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, halaman 203-Ibid, halaman 25 1-252.J. Satrio, <strong>Hukum</strong> Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, halaman 17Abdulkadir Muhammad, <strong>Hukum</strong> Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1992, halaman 39
C. Tanggung Jawab Pelaku UsahaTanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab untuk melaksanakankewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-UndangPerlindungan Konsumen. Tanggung jawab tersebut adalah “minimal” artinya pelaku usahatidak sekedar yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja tetapi dapatmeliputi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagaipelaku usaha, dapat berdasarkan Undang-Undang lain, ketentuan-ketentuan yang padaakhirnya. Tanggung jawab ini akan berdampak positif kepada konsumen. 22Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segalasesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). 23Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah apabila pelaku us ahatidak menyelenggarakan kegiatan usahanya sebagai mana mestinya, pelaku usaha harus bertanggungjawab, artinya memikul semua akibat yang timb ul dari perbuatan penyelenggaraankegiatan usaha baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian pelaku usaha sendiri. Timbulnyakonsep tanggung jawab karena pelaku usaha memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya, atautidak baik, atau tidak jujur, atau tidak dipenuhi sama sekali.Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat membuat ketentuan yang membatasitanggung jawab pihak-pihak. Apabila perjanjian dibuat secara tertulis, biasanya pembatasan itudituliskan secara tegas dalam syarat-syarat atau klausula perjanjian. Tetapi apabila klausula dibuatsecara tidak tertulis (lisan), maka kebiasaan yang berintikan kelayakan atau keadilan memegangperanan penting, disamping ketentuan Undang-Undang. Bagaimanapun pihak-pihak dilarangmenghapuskan sama sekali tanggung jawab. 24Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahanPrinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesal ahan ini menyatakan, seseorang baru dapatdimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum,harus terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu :a) Adanya perbuatanb) Adanya unsur kesalahanc) Adanya kerugiand) Adanya hubungan causalitasSecara common sense, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuatsalah untuk mengganti kerugian.2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab22Suyadi, DiktatDasar – Dasar <strong>Hukum</strong> Perlindungan Konsumen, Purwokerto , <strong>Fakultas</strong> <strong>Hukum</strong> <strong>Unsoed</strong>,2007, halaman 43.23WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976, halaman 101424Abdulkadir Muhammad, <strong>Hukum</strong> Pengangkutan Darat, Laut dan Udara,Bandung, PT. Citra AdtyaBakti, 1991, Halaman 22
- Page 1 and 2: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PE
- Page 3 and 4: LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSITANGGUNG J
- Page 5 and 6: PRAKATAAlhamdulillah hirabbil’aal
- Page 7 and 8: ABSTRAKPerlindungan konsumen merupa
- Page 9 and 10: DAFTAR ISIHalamanHALAMAN JUDUL ....
- Page 11 and 12: 7. Asas-Asas Hukum Perlindungan Kon
- Page 13 and 14: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 m
- Page 15 and 16: Surat Keputusan Menteri Pariwisata,
- Page 17 and 18: penyelesaian yang positif, serta ad
- Page 19 and 20: Tanggung jawab pelaku usaha yang di
- Page 21 and 22: D. Kegunaan Peneitian1. Kegunaan te
- Page 23 and 24: produsen yang dikenal di Belanda, k
- Page 25 and 26: Menurut Muhammad Syafi'I Antonio da
- Page 27 and 28: 3. Hak untuk melakukan pembelaan di
- Page 29 and 30: sebagaimana adanya pada saat pengem
- Page 31 and 32: dirugikan oleh pelaku usaha. Masala
- Page 33 and 34: dalam masyarakat, baik bagi kepenti
- Page 35 and 36: menaati hukum dan memperoleh keadil
- Page 37 and 38: c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdat
- Page 39: 9) Undang-Undang Nomor 40 tahun 200
- Page 43 and 44: 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana
- Page 45 and 46: dan pelayanan penginapan, makan-min
- Page 47 and 48: ) Luas minimal kamar standard 20 m
- Page 49 and 50: Perbedaan istilah tamu seperti ters
- Page 51 and 52: pembayarannya. Departemen ini juga
- Page 53 and 54: hukum, buku-buku literatur, karya i
- Page 55 and 56: BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS
- Page 57 and 58: mengutamakan hidangan Indonesia, ta
- Page 59 and 60: c. Check in antara pukul 06.05 samp
- Page 61 and 62: mengidentifikasi, melacak, memata-m
- Page 63 and 64: dan identitas yang berupa paspor ba
- Page 65 and 66: 2.1.9. Untuk tamu yang belum puas t
- Page 67 and 68: B. PembahasanSetiap pelanggaran yan
- Page 69 and 70: Santosa .41Ibid , halaman 10
- Page 71 and 72: Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yo
- Page 73 and 74: erupa uang atau barang dan jasa ter
- Page 75 and 76: dari konsumen. Adanya ganti rugi se
- Page 77 and 78: BAB VPENUTUPA. SIMPULANBerdasarkan
- Page 79 and 80: Sujatno, Bambang, Hotel Courtesy, Y