EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI
m-130-2015
m-130-2015
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
us malu-malu menyampaikan kalau ini<br />
wajib militer. Kenapa harus mengatakan<br />
ini bukan wajib militer,” tekan dia.<br />
ANGGARAN<br />
Hal lain yang perlu menjadi perhatian,<br />
setelah menelaah apakah ini bela<br />
negara atau wajib militer adalah tentang<br />
anggaran yang diperlukan. Baginya apabila<br />
pemerintah menargetkan kader bela<br />
negara sebanyak 100 juta orang dalam<br />
waktu 10 tahun, itu berarti ada 10 juta<br />
orang yang mengikuti pelatihan selama<br />
1 tahun dan sekitar 800 ribu orang setiap<br />
bulannya. Jumlah yang sangat besar<br />
ditengah kondisi perekonomian yang<br />
saat ini sedang kepayahan menapaki jalan<br />
terjal apalagi di tengah terpaan badai<br />
ekonomi global. Pertanyaannya kemudian<br />
apakah ini sudah menjadi prioritas.?<br />
Apakah tidak lebih baik anggaran yang<br />
ada difokuskan untuk menggenjot sektor<br />
ekonomi masyarakat, pembangunan<br />
infrastruktur, fasilitas pendidikan dan<br />
kesehatan.?<br />
Anggota Komisi I Tubagus Hasanudin<br />
juga menfokuskan perhatian pada permasalahan<br />
anggaran ini. Ia menggambarkan<br />
tantangan anggaran yang harus<br />
disiapkan dengan penggambaran apabila<br />
dalam 5 tahun ke depan dilatih sebanyak<br />
50 juta kader dengan biaya Rp10juta/<br />
orang maka itu berarti diperlukan anggaran<br />
Rp500 triliun. “Uang dari mana?<br />
Anggaran TNI untuk pe ngadaan alutsista<br />
saja pemerintah sering mengurangi.<br />
FOTO: /www.beritadaerah.co.id<br />
Menurut saya masih perlu didiskusikan<br />
ulang, ketika uang negara semakin terbatas<br />
kita harus lebih jeli menentukan<br />
prioritas. Mana yang paling utama untuk<br />
kepentingan bangsa dan negara,” tekan<br />
dia.<br />
Ketika muncul wacana menggunakan<br />
dana CSR (Coorporate Social Responsibility)<br />
dari perusahaan BUMN dan swasta,<br />
bagi Marinus itu juga sebuah pilihan<br />
yang tidak boleh gegabah dalam memutuskannya.<br />
Secara pribadi ia mengaku<br />
lebih baik dalam kondisi saat ini anggaran<br />
bidang pertahanan difokuskan untuk<br />
memodernisasi alutsista TNI yang<br />
menurutnya secara bertahap sudah dijalankan<br />
termasuk dalam APBN 2016. Ia<br />
menekankan lebih baik proses pelatihan<br />
bela negara ditanamkan secara bertahap<br />
sejak jenjang sekolah dasar sampai<br />
perguruan tinggi dalam kurikulum yang<br />
terintegrasi. Pada masa lalu negara memiliki<br />
instrumen Penataran P4 yang dilakukan<br />
secara berkala. Namun pasca<br />
reformasi kebijakan ini seperti terlupakan.<br />
DPR tambahnya siap mengkaji<br />
kembali hal ini bersama kementerian<br />
dan pihak terkait lainnya.<br />
Pada saatnya ketika kondisi keuangan<br />
negara sudah menjadi lebih baik, ia menilai<br />
program bela negara atau bahkan<br />
menyiapkan komponen cadangan dalam<br />
pelatihan wajib militer adalah keniscayaan.<br />
Sementara menunggu kesiapan anggaran,<br />
pemerintah harus berkomitmen<br />
untuk menyiapkan tempat pelatihan<br />
yang memadai, baik merevitalisai diklat<br />
milik TNI, Kemenhan atau membangun<br />
pelatihan khusus untuk program ini. Belajar<br />
dari sejumlah negara seperti Korea,<br />
Rusia, Iran, Austria bahkan Israel, program<br />
bela Negara/wajib militer sudah<br />
menjadi kebijakan berkala negara yang<br />
didukung anggaran memadai. Di Israel<br />
wajib militer sudah menjadi keharusan<br />
bagi pria dan wanita sejak usianya<br />
menginjak 18 tahun. Program diikuti<br />
selama minimal tiga tahun bagi pria dan<br />
dua tahun bagi wanita. Regulasi juga<br />
tegas mengatur apabila seorang kader<br />
gagal mengikuti wajib militer maka ia<br />
dapat memilih menjadi sukarelawan kemiliteran.<br />
(IKY) FOTO: ANDRI, IST/PARLE/IW<br />
EDISI 130 TH. XLV, 2015<br />
29