EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI
m-130-2015
m-130-2015
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
liputan khusus<br />
Ketua DPR Setya Novanto membuka Sidang Umum Gopac ke VI<br />
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan,<br />
ada dua negara yang akan<br />
dijadikan percontohan dari proyek kemitraan<br />
tersebut yakni Asia Tenggara<br />
dan Yordania. Berjalannya proyek ini<br />
akan dilakukan secara transparan, dan<br />
parlemen dapat ikut mengawasi proses<br />
donor. Karena yang menjadi catatan selama<br />
ini, banyak proyek yang dikerjakan<br />
tidak transparan dan seringkali tidak<br />
terkontrol. Kadang penggunaan dana,<br />
kata Fadli, tidak sesuai dengan apa yang<br />
diharapkan dan tidak sampai pada tujuan.<br />
Dengan keterlibatan parlemen untuk<br />
ikut mengawasi, diharapkan dapat<br />
meminimalisir penyimpangan-penyimpangan.<br />
Penandatanganan kesepakatan<br />
proyek kemitraan ini diwakili oleh Wakil<br />
Ketua GOPAC Osei Kyei Mensah Bonsu<br />
dan perwakilan dari ADB Abdul Razak.<br />
SENANG BISA MENGIKUTI SIDANG<br />
BERSAMA PARLEMEN DUNIA DAN<br />
JADI TAHU BAGAIMANA KORUPSI<br />
SE BAGAI MUSUH BERSAMA<br />
DI DUNIA. SAYA MELIHAT DPR<br />
PUNYA NIAT BESAR UNTUK<br />
MEMERANGI KORUPSI, TETAPI<br />
MEMANG PERLU UPAYA LUAR<br />
BIASA KARENA KORUPSI SUDAH<br />
SEPERTI PENYAKIT YANG SUSAH<br />
DIHILANGKAN<br />
PELAJARAN UNTUK INDONESIA<br />
Anggota delegasi dari DPR Hamdani<br />
menilai belajar dari keberhasilan<br />
negara lain lembaga antikorupsi seperti<br />
KPK perlu diperkuat dengan kehadiran<br />
lembaga pengawas. Hal ini mengemuka<br />
dalam sesi diskusi dengan tema, ‘Stop<br />
Stealing from Us; Tools and Mechanism<br />
to Build Anti-Corruption Prevention<br />
System’. Pada sesi ini setiap delegasi<br />
mendapat kesempatan untuk menyampaikan<br />
dinamika perang melawan korupsi<br />
berdasarkan praktek yang sudah<br />
dilakukan. Terkait pembentukan lembaga<br />
pengawas ini menurutnya pantas<br />
menjadi bagian dalam revisi undangundang<br />
KPK yang sudah masuk Program<br />
Legislasi Nasional.<br />
“Iya ini konteksnya memperkuat<br />
lembaga antikorupsi, kita di Indonesia<br />
punya KPK. Kita tadi mendengar masukan<br />
dari sejumlah negara ternyata<br />
keberadaan lembaga pengawas KPK itu<br />
penting. Publik bisa berharap kinerja<br />
lembaga antikorupsi akan lebih optimal<br />
dengan kehadiran pengawas yang<br />
kompoten,” katanya. Ia mementahkan<br />
pendapat bahwa revisi UU KPK berarti<br />
pasti memperlemah KPK. “Tidaklah,<br />
konteksnya jauh dari melemahkan KPK.<br />
Kita tahu lembaga penegak hukum lain<br />
seperti Polri punya Kompolnas, kejaksaan<br />
juga diwasi oleh Komisi Kejaksaan.<br />
Bentuknya nanti seperti apa tentu kita<br />
kaji lebih jauh, menghimpun masukan<br />
dari negara lain, dari masyarakat. Orientasi<br />
kita hanya satu, bagaimana perang<br />
melawan korupsi apalagi grand coruption<br />
bisa semakin efektif,” tandas dia.<br />
Juru bicara anggota delegasi parlemen<br />
Malaysia Kamarudin Jaffar dalam<br />
sesi diskusi menyebut KPK negaranya<br />
atau Suruhan Pencegah Rasuah Malaysia<br />
(SPRM) memiliki lima jawatan<br />
kuasa pengawasan dengan tugas berbeda.<br />
Salah satu dari tim pengawasan<br />
itu terdiri dari 7 anggota parlemen yang<br />
mendapat mandat dari ketuanya. “Pengawas<br />
dari parlemen mewakili partaipartai<br />
yang ada, tentu adalah representasi<br />
dari rakyat. Empat lainnya ada yang<br />
mengawasi pengaduan masyarakat,<br />
dasar kebijakan anti korupsi, misconduct.<br />
Mereka didukung profesional, ahli<br />
dibidangnya, tokoh masyarakat, lawyer,<br />
mantan hakim,” demikian Jafar.<br />
Dalam sesi diskusi dengan tema ‘The<br />
High Cost of Institutionalizing Democracy’,<br />
anggota delegasi DPR Dwie Aroem<br />
Hadiati dan sejumlah anggota parlemen<br />
dari 74 negara saling berbagi pemikiran<br />
tentang korupsi sebagai akibat dari politik<br />
biaya tinggi yang terjadi tidak hanya<br />
di Indonesia. Ia memaparkan dinamika<br />
pemilu di tanah air cen derung berkembang<br />
tidak sehat, terutaka ketika terjadi<br />
interaksi kandidat dengan para pemilih.<br />
Sulit menyimpulkan siapa yang memulai<br />
tetapi budaya wani piro telah membuat<br />
banyak pihak akhirnya terjebak dalam<br />
praktek politik uang yang mengakibatkan<br />
high cost politic dan menyuburkan<br />
korupsi.<br />
Baginya budaya wani piro — berani<br />
bayar berapa, pada akhirnya sudah<br />
menjangkiti mulai dari lapisan masyarakat<br />
bawah sampai ke atas. Ia mengaku<br />
harus berbesar hati ketika tudingan itu<br />
kemudian lebih banyak mengarah ke<br />
politisi, baik oleh media maupun publik.<br />
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen<br />
ó BKSAP DPR ini kemudian mengajak<br />
segenap pihak untuk bekerja sama<br />
64 EDISI 130 TH. XLV, 2015