EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

Recommendations

Info

sorotan Anak jalanan rentan terhadap pelecehan seksual TAK CUKUP DIKEBIRI, PENJAHAT SEKS HARUS DIHUKUM MATI Menurut data, di tahun 2015 ini kekerasan seksual dan tindak pidana terhadap anak dari segi kualitas dan kuantitas menunjukkan kenaikan dengan persentase kenaikan sekitar 15% dari tahun lalu. Tingkat pelecehan seksual kepada anakanak ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan sehingga perlu usaha maksimal untuk bisa memperkecil peluang terjadi kasus itu. Meningkatnya kasus kekerasan seksual dan kejahatan pada anak-anak ini membuat geram pemerintah. Pemerintah akan menambah pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak ini. Pasalnya sanksi bagi pelaku kejahatan seksual selama ini dianggap terlalu ringan. Hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual pada anakanak yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu minimal tiga tahun, dan maksimal 15 tahun penjara. Pemerintah menganggap hukuman ini tidak menimbulkan efek jera. Salah satu bentuk hukuman yang menjadi kajian pemerintah adalah kebiri kimia. Sejumlah negara yang disebut telah menerapkan hukuman kebiri kimia itu antara lain Korea Selatan, Turki, dan Moldova. Diharapkan hukum an kebiri ini dapat memberikan efek jera dan bisa membuat orang harus berpikir seribu kali kalau akan melakukan keja 60 EDISI 130 TH. XLV, 2015
hatan seksual pada anak. Sebagai landasan hukum, pemerintah sedang mempertimbangkan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan pada anak. Maksud diterbitkannya Perppu, karena kalau merevisi undang-undang akan lebih lama prosesnya, sementara tuntutan tentang perlindungan bagi anak-anak ini sudah semakin mendesak. Namun bagi politisi Gerindra Mohammad Syafei, sanksi kebiri tidak cukup, pelaku kekerasan seksual pada anak harus dihukum mati. Apakah ada jaminan, tegasnya, dengan sanksi kebiri ini maka semua kasus itu akan tereliminasi. Lebih lanjut ia menambahkan, mungkin untuk menghentikan hasrat seksual si pelaku hukuman ini bisa, tapi apakah kebiri ini bisa serta merta menghentikan apa yang menjadi akumulasi dari penyebab ia melakukan kejahatan itu, misalnya kemarahan dan dendam si pelaku. “Saya melihat lebih komprehensif karena orang melakukan tindak kekerasan pada anak belum tentu hanya hasrat seksual. Bisa saja merupakan akumulasi dari pengalaman sendiri, keluarganya atau dia saksikan sendiri, sehingga apa yang dilakukannya selain hasrat seks ada pelampiasan kemarahan balas dendam,” katanya kepada Parlementaria. Lebih jauh, politisi Dapil Sumut ini menyatakan, cenderung kejahatan seks seperti ayah pada anaknya, kakak pada adiknya atau guru kepada muridnya, harus ada pemberatan hukuman. Atau bila perlu hukuman mati sebab dalam Islam hukuman mati tidak dilarang. Bahkan merupakan perintah. “Diwajibkan atas kamu melakukan qisos terhadap pembunuh,” ujarnya mengutip salah satu ayat Al-quran. Menurutnya, pembunuh disini tidak langsung pembunuhan fisik. Anak-anak korban kekerasan seks terbunuh masa depannya, kemudian marah, emosi, dendam sehingga tertutup masa depannya. Sama dengan kejahatan korupsi yang membunuh banyak peluang. “Pelaku kekerasan seks terhadap anak, atau guru yang menggagahi muridnya harus dihukum mati. Mereka membunuh masa depan anak-anak, cita-citanya,” katanya lagi Ia mengakui, dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kebiri hingga kini belum ada dan direncanakan diterbitkan peraturan baru. “Daripada menunggu hukum yang baru, men ding hukuman mati saja,” katanya dengan menambahkan, beberapa negara telah mempratekkan hukuman kebiri seperti Israel, Rusia dan Polandia. Dalam kaitan ini perlu dipelajari juga terhadap negara yang sudah mempraktekkan itu bagaimana dampak terhadap kekerasan seks terhadap anak. “Kalau efektif, nggak apa langsung dilakukan di Indonesia. Namun Kalau kurang efektif, perlu kajian-kajian,” papar dia. Sesuai data yang ada, Syafei menyebutkan, kasus kejahatan seks terhadap anak tidak pernah menurun bahkan dari tahun ke tahun selalu naik dan tahun ini sudah mencapai 5.000 an kasus. “Ini luar biasa, kejahatan seks terhadap anak merupakan kejahatan setara bandar narkoba, koruptor kakap dan teroris yang layak dihukum mati,” tandas Syafei. Anggota Komisi VIII DPR RI ini kembali menegaskan, lebih bagus dihukum mati saja pelaku tindak kekerasan seksual pada anak ini ketimbang di kebiri. Dengan hukuman kebiri kita perlu membuat peraturan b a r u . “Apalagi yang k i t a harapkan pada orang yang telah mematikan masa depan anak-anak,” imbuhnya. Ia menegaskan, jika hukuman kebiri yang dijatuhkan maka masih banyak implikasi-implikasi yang ditimbulkan. Dimana pelaku masih bisa melakukan kejahatan pada anak, yang tidak dapat dia lakukan adalah kejahatan seksual de ngan alat seksnya. Bisa saja dia melakukan kejahatan seks dengan tangannya atau dengan alat lain. “Karena seperti yang telah saya katakan tadi, dia melakukan kejahatan bukan sematamata hasrat seksual tapi akumulasi dari berbagai sebab,” mantapnya. “Kita berharap, ke depan anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, memiliki masa depan yang cerah. Tentunya menjadi aset yang luar biasa untuk kemajuan bangsa kita kedepan,” tegasnya. (SC) FOTO: IWAN AR- MANIAS, RIZKA/ PARLE/IW Anggota Komisi VIII Muhammad Syafei EDISI 130 TH. XLV, 2015 61
Page 1 and 2:
EDISI 130 130 TH. TH. XLV, XLV, 201
Page 3 and 4:
PROLOG Paket Diracik Efek Dinanti 6
Page 5 and 6:
REVISI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 20
Page 7 and 8:
ILUSTRASI: JONK PAKET DEREGULASI DI
Page 9 and 10: PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID V, DI
Page 11 and 12: uh, kredit usaha rakyat (KUR) hingg
Page 13 and 14: pertahankan usahanya. Selain itu, m
Page 15 and 16: JANGAN TAMBAH PAKET KEBIJAKAN EKONO
Page 17 and 18: PEMERINTAH PERLU KELUARKAN KEBIJAKA
Page 19 and 20: lama. Dan satu lagi, banyak peratur
Page 21 and 22: BUNGA KUR BISA SEMBILAN PERSEN Peng
Page 23 and 24: KENAIKAN UPAH BURUH SANGAT REALISTI
Page 25 and 26: APA YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH LEW
Page 27 and 28: Oleh: Reni Suwarso, Ph.D, Direktur
Page 29 and 30: us malu-malu menyampaikan kalau ini
Page 31 and 32: FOTO: http://tataruangpertanahan.co
Page 33 and 34: nan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Page 35 and 36: kan untuk pembangunan rusun dan pen
Page 37 and 38: perekonomian negara. Dampak mem bes
Page 39 and 40: memiliki hak paten. Kemudian UU itu
Page 41 and 42: EDISI 130 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: TINJAU TOL Tim Komisi V DPR dipimpi
Page 45 and 46: memiliki kesempatan yang lebih baik
Page 47 and 48: aro ada Taro Gau merupakan peribaha
Page 49 and 50: terlebih lagi ketika ia memenangi k
Page 51 and 52: tanah adalah 0,6 artinya melampaui
Page 53 and 54: UKM dan desentralisasi jadi usulan
Page 55 and 56: Kunker Spesifik Komisi X DPR yang d
Page 57 and 58: kan,” tegas Esti dengan menambahk
Page 59: “Sebenarnya semua itu tidak akan
Page 63 and 64: dilakukan oleh anggota parlemen dal
Page 65 and 66: untuk memperbaiki keadaan. Sebagai
Page 67 and 68: garda terdepan dalam situasi kemanu
Page 69 and 70: Konferensi Pers telah usai, sang su
Page 71 and 72: tidak pernah surut,” kata Sekjen
Page 73 and 74: karena menurut kepercayaan orang tu
Page 75 and 76: penduduknya berbicara dengan bahasa
Page 77 and 78: Meksiko tentang lingkungan hidup da
Page 79: karena ada di wilayahnya Jati Agung
show all

EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?