EFEK DINANTI PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

hatan seksual pada anak.
Sebagai landasan hukum, pemerintah
sedang mempertimbangkan membuat
peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(Perppu) untuk hukuman
tambahan bagi pelaku kekerasan pada
anak. Maksud diterbitkannya Perppu,
karena kalau merevisi undang-undang
akan lebih lama prosesnya, sementara
tuntutan tentang perlindungan bagi
anak-anak ini sudah semakin mendesak.
Namun bagi politisi Gerindra Mohammad
Syafei, sanksi kebiri tidak cukup,
pelaku kekerasan seksual pada anak
harus dihukum mati. Apakah ada jaminan,
tegasnya, dengan sanksi kebiri ini
maka semua kasus itu akan tereliminasi.
Lebih lanjut ia menambahkan, mungkin
untuk menghentikan hasrat seksual
si pelaku hukuman ini bisa, tapi apakah
kebiri ini bisa serta merta menghentikan
apa yang menjadi akumulasi dari
penyebab ia melakukan kejahatan itu,
misalnya kemarahan dan dendam si
pelaku.
“Saya melihat lebih komprehensif
karena orang melakukan tindak kekerasan
pada anak belum tentu hanya
hasrat seksual. Bisa saja merupakan
akumulasi dari pengalaman sendiri,
keluarganya atau dia saksikan sendiri,
sehingga apa yang dilakukannya selain
hasrat seks ada pelampiasan kemarahan
balas dendam,” katanya kepada Parlementaria.
Lebih jauh, politisi Dapil Sumut ini
menyatakan, cenderung kejahatan seks
seperti ayah pada anaknya, kakak pada
adiknya atau guru kepada muridnya,
harus ada pemberatan hukuman. Atau
bila perlu hukuman mati sebab dalam
Islam hukuman mati tidak dilarang.
Bahkan merupakan perintah. “Diwajibkan
atas kamu melakukan qisos terhadap
pembunuh,” ujarnya mengutip salah
satu ayat Al-quran.
Menurutnya, pembunuh disini tidak
langsung pembunuhan fisik. Anak-anak
korban kekerasan seks terbunuh masa
depannya, kemudian marah, emosi,
dendam sehingga tertutup masa depannya.
Sama dengan kejahatan korupsi
yang membunuh banyak peluang.
“Pelaku kekerasan seks terhadap
anak, atau guru yang menggagahi muridnya
harus dihukum mati. Mereka
membunuh masa depan anak-anak,
cita-citanya,” katanya lagi
Ia mengakui, dasar hukum untuk
menjatuhkan sanksi kebiri hingga kini
belum ada dan direncanakan diterbitkan
peraturan baru. “Daripada
menunggu hukum yang baru, men ding
hukuman mati saja,” katanya dengan
menambahkan, beberapa negara telah
mempratekkan hukuman kebiri seperti
Israel, Rusia dan Polandia.
Dalam kaitan ini perlu dipelajari juga
terhadap negara yang sudah mempraktekkan
itu bagaimana dampak terhadap
kekerasan seks terhadap anak. “Kalau
efektif, nggak apa langsung dilakukan di
Indonesia. Namun Kalau kurang efektif,
perlu kajian-kajian,” papar dia.
Sesuai data yang ada, Syafei menyebutkan,
kasus kejahatan seks terhadap
anak tidak pernah menurun bahkan
dari tahun ke tahun selalu naik dan
tahun ini sudah mencapai 5.000 an
kasus. “Ini luar biasa, kejahatan seks
terhadap anak merupakan kejahatan
setara bandar narkoba, koruptor
kakap dan teroris yang layak dihukum
mati,” tandas Syafei.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini
kembali menegaskan, lebih bagus
dihukum mati saja pelaku tindak
kekerasan seksual pada anak ini
ketimbang di kebiri. Dengan
hukuman kebiri
kita perlu
membuat
peraturan
b a r u .
“Apalagi
yang
k i t a
harapkan
pada orang yang telah mematikan
masa depan anak-anak,” imbuhnya.
Ia menegaskan, jika hukuman kebiri
yang dijatuhkan maka masih banyak
implikasi-implikasi yang ditimbulkan.
Dimana pelaku masih bisa melakukan
kejahatan pada anak, yang tidak dapat
dia lakukan adalah kejahatan seksual
de ngan alat seksnya. Bisa saja dia
melakukan kejahatan seks dengan tangannya
atau dengan alat lain. “Karena
seperti yang telah saya katakan tadi, dia
melakukan kejahatan bukan sematamata
hasrat seksual tapi akumulasi dari
berbagai sebab,” mantapnya.
“Kita berharap, ke depan anak-anak
kita dapat tumbuh dan berkembang dengan
baik, memiliki masa depan yang
cerah. Tentunya menjadi aset yang
luar biasa untuk kemajuan bangsa kita
kedepan,” tegasnya.
(SC) FOTO: IWAN AR-
MANIAS, RIZKA/
PARLE/IW
Anggota Komisi
VIII Muhammad
Syafei
EDISI 130 TH. XLV, 2015
61